AGAM, KLIKPOSITIF — Tim dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Andalas menggelar Focus Group Discussion (FGD) di Nagari Sungai Pua, Kecamatan Sungai Pua, Kabupaten Agam, Kamis (10/9/2026).
FGD tersebut dilakukan untuk menggali resiliensi nagari, terutama kemampuan pemerintahan dan masyarakat dalam menghadapi perubahan dengan tetap mempertahankan adat, nilai sosial, musyawarah, dan jati diri nagari.
Tim FISIP Unand dipimpin Dr. Tengku Rika Valentina dengan anggota Kusdarini, S.IP., M.PA., Dr. Nika Saputra, M.AP., Rizki Afri Mulia, S.Sos., M.AP., Suryaningsih, S.IP., M.A., dan Andre Gunawan, S.IP.
Ketua tim riset, Dr. Tengku Rika Valentina, mengatakan Sungai Pua menarik dikaji karena memperlihatkan bagaimana pemerintahan formal dapat berjalan beriringan dengan kekuatan adat dan kelembagaan sosial masyarakat.
“Melalui FGD ini kami ingin melihat resiliensi nagari dari pengalaman yang benar-benar hidup di masyarakat. Sungai Pua menunjukkan bahwa kemampuan nagari menghadapi perubahan tidak hanya ditentukan oleh pemerintah nagari, tetapi juga oleh kekuatan adat, musyawarah, kepercayaan masyarakat, dan kolaborasi antarelemen nagari,” kata Dr. Tengku Rika.
Menurutnya, pengalaman Sungai Pua dapat memberikan gambaran tentang bagaimana nilai-nilai lokal tetap berfungsi di tengah perubahan sistem pemerintahan dan perkembangan kebutuhan masyarakat.
Wali Nagari Sungai Pua, Ade Firmansyah, A.Md. Dt. Sinaro Intan, mengatakan pemerintahan nagari tidak cukup hanya menjalankan administrasi dan program pembangunan. Nagari juga harus mampu menghadapi perubahan kebijakan, perkembangan teknologi, serta berbagai persoalan sosial dan ekonomi.
“Ketika kita berbicara tentang resiliensi nagari, bukan berarti nagari harus mempertahankan semua hal lama dan tidak mau menerima perubahan. Justru bagaimana kita bisa mengikuti perubahan zaman, tetapi tetap menjaga jati diri dan nilai-nilai yang ada di nagari,” katanya.
Ade menyebut Sungai Pua memiliki kekuatan yang berasal dari ninik mamak, alim ulama, cadiak pandai, Bundo Kanduang, pemuda, dan masyarakat. Tantangannya adalah memastikan seluruh unsur tersebut tetap berjalan bersama dengan pemerintahan nagari.
“Nagari yang kuat bukan hanya nagari yang mampu menyelesaikan masalah ketika masalah itu muncul. Tetapi juga nagari yang mampu belajar dari pengalaman, bekerja sama, menjaga kepercayaan masyarakat, dan menyesuaikan diri ketika menghadapi perubahan,” ujarnya.
Dalam FGD, unsur Bamus mengungkapkan bahwa prinsip *baiyo-iyo* atau bermusyawarah masih menjadi salah satu kekuatan Sungai Pua. Kepercayaan masyarakat terhadap nagari turut dibangun melalui keterbukaan pemerintahan dan tingginya swadaya masyarakat, termasuk dukungan para perantau.
Prinsip musyawarah juga diterapkan dalam proses pembangunan. Sebelum Musyawarah Nagari (Musnag), pembahasan telah dilakukan melalui pra-Musnag di tingkat jorong dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat. Aspirasi dan perbedaan pendapat diselesaikan terlebih dahulu di jorong sebelum dibawa menjadi prioritas nagari.
Keterbukaan tersebut turut disimbolkan melalui Balai Adat Sungai Pua yang dibangun tanpa dinding. Balai itu mencerminkan semangat transparansi serta prinsip “duduak samo randah, tagak samo tinggi” dalam mengambil keputusan melalui mufakat.
Angku Dt. Sinaro Nan Panjang, mantan Wali Nagari Sungai Pua sekaligus unsur ninik mamak/KAN, menjelaskan kuatnya peran ninik mamak dalam mendukung pemerintahan dan menggerakkan masyarakat.
Sinergi tersebut salah satunya terlihat ketika Sungai Pua menghadapi dua kali bencana galodo. Pemerintah nagari, ninik mamak, dan masyarakat bekerja bersama dalam penanganannya. Dalam FGD disebutkan, dalam waktu sekitar delapan hari lokasi terdampak telah dapat dibersihkan dari sisa material bencana.
Di setiap jorong juga telah terbentuk Majelis Tigo Jinih yang terdiri dari alim ulama, ninik mamak, dan cadiak pandai. Majelis tersebut menjadi bagian penting dalam menyampaikan program nagari sekaligus menjembatani komunikasi dengan masyarakat.
Bundo Kanduang turut mengambil peran dalam berbagai kegiatan sosial, adat, keagamaan, hingga kegiatan pemerintahan nagari. Dalam FGD juga muncul perhatian terhadap pentingnya memperkuat sinergi ninik mamak, alim ulama, dan Bundo Kanduang dalam mengayomi generasi muda atau *puti bungsu*.
Sementara itu, jorong menjadi ujung tombak dalam menjalankan program dan menangani persoalan masyarakat. Pra-Musnag di tingkat jorong dapat diikuti sekitar 200 hingga 250 orang dengan melibatkan Majelis Tigo Jinih, pemuda, Bundo Kanduang, dan unsur masyarakat lainnya.
Berbagai persoalan, mulai dari pembangunan, kebutuhan pemuda, air, BLT hingga rehabilitasi rumah dibicarakan lebih dahulu melalui musyawarah di tingkat jorong. Cara tersebut membuat persoalan masyarakat dapat diselesaikan dari tingkat paling dekat sebelum harus dibawa ke nagari atau pihak lainnya.
Ade berharap FGD tersebut dapat menjadi ruang untuk melihat resiliensi nagari tidak hanya secara teoritis, tetapi berdasarkan pengalaman nyata masyarakat.
“Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan hari ini tidak hanya bermanfaat bagi Nagari Sungai Pua, tetapi juga bisa menjadi pembelajaran bagi nagari-nagari lainnya,” katanya.
FGD tersebut memperlihatkan bahwa resiliensi Nagari Sungai Pua bertumpu pada kolaborasi antara pemerintahan formal, adat, musyawarah, dan partisipasi masyarakat dalam menghadapi perubahan tanpa kehilangan jati diri nagari.
