PADANG, KLIKPOSITIF- Ketua Fraksi Demokrat DPRD Sumatera Barat (Sumbar), Doni Harsiva Yandra mendorong pemerintah provinsi dan kabupaten/kota harus bisa memaksimalkan ekspor komoditas unggulan daerah dalam membangkitkan perekonomian masyarakat petani.
Hal itu diungkapkan, Doni Harsiva Yandra yang juga merupakan Ketua Komisi IV DPRD Sumbar ini dalam meminimalisir dampak kebijakan efisiensi anggaran pusat terhadap kebijakan pemerintah daerah dalam mendukung ekonomi masyarakat.
“Dalam situasi seperti ini Pemerintah Daerah dan segenap stakeholder harus dipacu untuk mendorong tumbuhnya investasi dan memaksimalkan potensi ekspor komoditas unggulan daerah seperti gambir dan komoditas lainnya,” ungkapnya pada Klikpositif.
Diketahui, Presiden RI Prabowo meminta kementerian, lembaga, hingga pemerintah daerah mengurangi kegiatan seremonial hingga perjalanan dinas. Arahan Prabowo itu tertuang dalam Inpres Nomor 1 Tahun 2025 yang diteken pada 22 Januari 2025.
Salah satu poin, Prabowo menginstruksikan adanya efisiensi anggaran belanja negara tahun 2025 sebesar Rp 306 triliun. Anggaran itu terdiri dari anggaran belanja kementerian/lembaga sebesar Rp 256,1 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp 50,5 triliun.
Menurut Doni, atas kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat akan berdampak terhadap kebijakan pemerintah daerah. “Tentu akan berpengaruh signifikan terutama bagi daerah dengan kemampuan fiskal/anggaran terbatas,” terangnya.
Lanjutnya, bagi Sumatera Barat secara umum, Belanja Pemerintah merupakan faktor pengungkit utama yang menggerakan perekonomian. Jika ekonomi bergerak tumbuh, tentu akan meningkatkan konsumsi masyarakat.
“Jadi disini kita butuh kebijakan yang benar-benar memperhatikan perekonomian masyarakat, salah satunya memaksimalkan ekspor komoditas petani,” jelasnya.
“Kadang kita butuh situasi sulit agar kreativitas dan inisiatif dapat tumbuh, sehingga terjadi lompatan dalam bentuk terobosan yang bernas dan produktif,” terangnya.
Ia berharap, dalam kondisi ini seluruh pemerintah daerah tidak kaku dalam mengambil kebijakan. Namun, lebih mempertimbangkan kebijakan yang pro masyarakat dan sejalan dengan pemerintah pusat.
“Batenggang di-nan sampik adalah strategi orang minang untuk mampu bertahan dalam situasi yang sulit dan kritis. Dan kita perlu membangun semangat optimisme bersama untuk bisa tumbuh dan berkembang bersama,” ujarnya.
