PADANG, KLIKPOSITIF- Ketua IV DPRD Sumatera Barat (Sumbar), Doni Harsiva Yandra mendorong pemerintah pusat agar mengkaji kembali soal kebijakan efisiensi anggaran, mengingatkan kondisi fiskal di sejumlah daerah.
Doni Harsiva Yandra mengaku, sangat mengapresiasi kebijakan pusat dalam melakukan pemangkasan anggaran sebagai efisiensi keuangan negara. Namun, kendati demikian, pemerintah juga meski mempertimbangkan dampak yang akan terjadi bagi daerah, karena tidak seluruh daerah memiliki PAD yang besar.
“Ya, contoh seperti Sumbar, total belanja pemerintah provinsi dan kab/kota se-Sumatera Barat berasal dari dana perimbangan yang berasal dari pemerintah pusat. Hanya 17 persen yang berasal dari pendapatan asli daerah,” ungkapnya pada Klikpositif.
Berdasarkan data BPS, total APBD Provinsi Sumatera Barat dan 19 Kab/Kota tahun 2020 sebesar Rp 28,6 triliun. Sebesar Rp 20,4 triliun diantaranya bersumber dari Dana Perimbangan atau Dana Pusat. Hanya Rp5,1 triliun yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah atau sekitar Hanya 17 persen.
Ia mengatakan, berdasarkan data BPS tersebut, menunjukan bahwa pergerakan ekonomi Sumatera Barat yang berasal dari Belanja Pemerintah sangat bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat.
Sehingga tentu, menurutnya, dengan kebijakan efisiensi pemerintah pusat di mana terjadi pemangkasan dana transfer dari pusat ke daerah secara signifikan akan berpengaruh terhadap perekonomian Sumatera Barat.
“Apalagi Sumatera Barat berkali kali dilanda bencana. Infrastruktur rusak dan perlu perbaikan yang membutuhkan anggaran yang tidak sedikit,” jelasnya.
Ia berharap, dengan kondisi fiskal di daerah, pemerintah pusat bisa mengkaji ulang kebijakan tersebut. Sebab, jika ini tidak dikaji dengan baik akan berdampak jauh terhadap perekonomian daerah.
“Semoga Pemerintah Pusat mengkaji ulang kebijakan ini, menyesuaikan dengan kondisi fiskal daerah. Khusus untuk Sumatera Barat yang sangat bergantung pada pemerintah pusat, Jika dirasa dana perimbangannya tidak bertambah, setidak-tidak nya sesuai dengan alokasi yang sudah ditetapkan APBD masing-masing daerah,” ujarnya.
