KATASUMBAR – Korupsi merupakan masalah serius yang dapat merusak fondasi dan menghambat perkembangan ekonomi. Oleh karena itu, kita bersama perlu bersinergi dalam upaya memberantas korupsi, terutama di sektor pelabuhan yang memiliki dampak signifikan pada perdagangan dan pertumbuhan ekonomi.
PT Pelabuhan Indonesia (Persero) menginisiasi Forum Konsolidasi, Bertema “Komitmen Bersama Masyarakat Pelabuhan Memberantas Korupsi”, bertempat di Hotel Ritz-Carlton Jakarta, diskusi ini menghadirkan lembaga-lembaga yang menyoroti layanan publik seperti Kejaksaan Agung dan Stranas Pencegahan Korupsi (PK), hadir pula sebagai panelis Direktur Jenderal Bea dan Cukai Askolani, Ketua Ombudsman RI Mokhammad Najih, dan Ketua Dewan Pengurus Transparency International Indonesia Felia Salim.
Kegiatan ini juga diikuti oleh internal Pekerja melalui zoom serta berbagai instansi seperti unsur pemerintah dan kementerian, asosiasi, serta para pengguna jasa khususnya yang berkegiatan di pelabuhan.
Sebagai pembicara menghadirkan, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mohammad Mahfud MD, dimana beliau menjelaskan bahwa kinerja aparat penegak hukum dalam memberantas korupsi merupakan bagian proses hilir, sedangkan pada proses hulu terletak dalam upaya pencegahan yang membutuhkan komitmen kita semua termasuk komitmen bersama masyarakat pelabuhan dalam memberantas praktik korupsi.
“Persoalan korupsi menjadi aspek yang diperhatikan dalam pembenahan layanan di pelabuhan, tidak hanya cukup penindakan, namun juga memerlukan perbaikan sistem dan pencegahan, merupakan angka yang harus dikedepankan dalam perbaikan tersebut,” tutur Mahfud.
“Digitalisasi sektor pelabuhan, merupakan langkah yang penting yang harus segera dilakukan karena akan membuat sistem tata kelola lebih transparan. Tidak hanya pada pengangkutan di pelabuhan namun juga pada proses distribusi hingga bea cukai,” lanjutnya.
Mahfud menambahkan, perbaikan tata kelola pelabuhan memiliki berbagai tantangan, seperti luasnya wilayah dan jumlahnya pelabuhan yang cukup banyak. Oleh karena itu, dengan digitalisasi dapat menghemat biaya dan efisiensi waktu dalam proses logistik.
“Komitmen pemberantasan korupsi tidak bisa hanya dilakukan secara parsial dan bersifat sektoral, perlu sinergi bersama antara Pelindo, masyarakat, aparat penegak hukum, PPATK, OJK, dan seluruh stakeholders kepelabuhanan. Kerja sama antar instansi tersebut diharapkan dapat mengoptimalkan pencegahan dan penindakan tindak pidana korupsi termasuk menjangkau penyelamatan aset kejahatan secara optimal,” ungkap Mahfud.
Koordinator Harian Stranas PK, Niken Ariati, juga menjelaskan dengan adanya penggabungan Pelindo, mempermudah dalam mendorong sistem menjadi lebih komprehensif, seperti sistem-sistem yang sudah Pelindo bangun saat ini. Salah satunya Phinisi, yang diharapkan sudah dapat diterapkan di semua pelabuhan secara aktif.
“Jadi lebih mudah dalam mengintegrasikannya, sehingga terjadilah mekanisme check and balance. Kalau dalam upaya pencegahan tindakan korupsi, digitalisasi itu, satu menciptakan transparansi dan dua, check and balance. Pengintegrasian sistem merupakan salah satu cara dalam mencegah tindakan korupsi yang dianggap yang paling ampuh,” tambah Niken.
Direktur Utama Pelindo, Arif Suhartono, mengatakan bahwa Pelindo terus memperbaiki diri dan panel ini merupakan upaya untuk berbicara langsung dengan organisasi yang selama ini menyoroti layanan publik.
“Kami sangat open dengan mereka, dan Pelindo siap melakukan improvement apabila ada yang diperlukan,” tegas Arif.
Di tempat terpisah, General Manager PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 2 Teluk Bayur Capt. Medi Kusmana, menyambut baik dan sangat mendukung program pencegahan dan pemberantasan korupsi di lingkungan Pelabuhan dalam rangka menekan logistic cost menjadi lebih efisien sekaligus sebagai upaya peningkatan performansi dan kualitas pelayanan.
