KLIKPOSITIF–Persetujuan terhadap Ranperda RPJMD adalah wujud penyelenggaraan otonomi daerah serta penjabaran dari amanat Undang-Undang tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pemerintahan Daerah.
Hal itu diungkapkan Bupati Dharmasraya Annisa Suci Ramadhani dalam rapat paripurna DPRD dengan agenda penyampaian Pendapat Akhir Bupati terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025–2029, Selasa (05/08).
Bupati juga menyampaikan bahwa tahapan selanjutnya setelah persetujuan bersama tersebut adalah pengajuan Ranperda ke Gubernur Sumatera Barat untuk dievaluasi, sesuai dengan ketentuan dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.
Evaluasi oleh gubernur dijadwalkan paling lambat 15 hari sejak Ranperda diterima secara lengkap, disusul dengan penyempurnaan Ranperda oleh Pemerintah Daerah dalam jangka waktu 7 hari, sebelum akhirnya ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
“Kita semua berharap proses ini berjalan sesuai jadwal, sehingga RPJMD bisa ditetapkan dalam batas waktu enam bulan sejak pelantikan kepala daerah, sebagaimana diamanatkan peraturan perundang-undangan,” lanjutnya.
Di akhir sambutannya, Bupati Dharmasraya mengapresiasi kerja sama dan sinergi yang telah terjalin dengan DPRD Kabupaten Dharmasraya dalam penyusunan dokumen perencanaan strategis lima tahunan ini.
“Semoga kerja keras yang telah kita lakukan bersama ini menjadi amal kebaikan dan memberi manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Dharmasraya,” tutup Bupati.
Rapat paripurna tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua satu DPRD Dharmasraya, Sujito, dan dihadiri oleh jajaran Forkopimda, Sekretaris Daerah Jasman, para kepala perangkat daerah, serta tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, insan pers, dan undangan lainnya.(ina)
