TANAH DATAR, KLIKPOSITIF – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Tanah Datar bersama sembilan lembaga atau organisasi kemasyarakat sepakat melakukan kerjasama perihal pengawasan Pemilu 2024.
Sembilan lembaga atau organisasi yang ikut menandatangani MoU tersebut adalah PWI, Forum Wali Nagari, KNPI, LKAAM, Kemenag, STAI Al Hikmah. KAHMI, PA GMNI, dan Muhammadiyah.
Kegiatan Penandatangan MoU tersebut berlangsung di Emersia Hotel Batusangkar pada Sabtu 8 Oktober 2022.
Ketua Bawaslu Tanah Datar Hamdan menyebut penandatangan kerja sama ini sangat penting untuk kesuksesan pesta demokrasi pada 2024.
“Bawaslu perlu melibatkan berbagai pihak dalam pengawasan Pemilu, karena keterbatasan personil di setiap tingkatan,” tutur Hamdan.
Ia menjelaskan anggota Bawaslu Tanah Datar hanya tiga orang, kemudian dibantu staf sekretariat.
Kemudian, personil di setiap kecamatan ada tiga orang, setiap nagari ada satu orang, dan setiap TPS ada satu orang.
Sosialisasi Pengawasan Partisipatif
Selain kegiatan penandatanganan MoU, pada kesempatan itu Bawaslu Tanah Datar juga melakukan sosialisasi pelaksanaan pengawasan tahapan Pemilu dan pencegahan pelanggaran Pemilu.
Dalam sosialisasi tersebut menampilkan dua pembicara dari Anggota Bawaslu Sumbar Benny Aziz dengan materi peran serta masyarakat dalam menyukseskan Pemilu 2024.
Anggota Bawaslu Tanah Datar Yuli Fatdry menyampaikan bagaimana melakukan pengawasan penyelenggaran Pemilu Partisipatif.
Sementara Benny Aziz menjelaskan semakin suatu peristiwa politik diwarnai partisipasi publik yang tinggi dan terjadi di berbagai tahapan, maka proses politik tersebut semakin mendekati demokrasi yang ideal.
“Warga negara yang aktif dalam pengawasan proses demokrasi menjadi sarana pembelajaran politik yang baik bagi masyarakat sebagai pemilih,” tutur Benny.
Ia menyebut strategi pengawasan oleh Bawaslu adalah penyusunan dan peningkatan muru regulasi, kapasitas dan integritas pengawas.
Kemudian pengembangan metode pengawasan yang sistematis dan integratif berbasis teknologi informasi.
Selanjutnya, peningkatan dukungan layanan administrasi, organisasi dan sarana prasarana, penguatan kerjasama antar lembaga, dan pengikatan pelibatan masyarakat dalam pengawasan partisipati.
“Salah satu misi Bawaslu adalah mendorong pengawasan partisipatif berbasis masyarakat,” tutur Benny.
Sementara itu, Yuli Fatdry menjelaskan seputar pengawasan dan pencegahan pelanggaran Pemilu di setiap tahapan.
“Fungsi utama Bawaslu adalah fungsi mencegah, mengawasi, dan melakukan penindakan,” tutur Yuli Fatdry.
Ia mengatakan mitra strategis pengawasan Bawaslu adalah perguruan tinggi, lembaga instansi lain, pemantau, ormas, OKP, tokoh masyarakat dan tokoh agama.
“Peran pengawasan partisipatif ini adalah mengawasi, memantau, pemberian informasi awal, mencegah pelanggaran, dan terakhir dapat memberikan laporan terjadinya pelanggaran Pemilu,” ucapnya.
