SOLSEL, KLIKPOSITIF – Bawaslu Solok Selatan (Solsel) Gelar Rapat Koordinasi Fasilitasi Penyelenggaraan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Tahun 2024.
Rapat ini melibatkan pengurus partai Politik calon peserta pemilu yang terdaftar di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Solok Selatan.
Ketua Bawaslu Solok Selatan Muhammad Ansyar mengatakan penyelenggaraan kegiatan ini bertujuan untuk mensosialisasikan undang-undang pemilu serta Peraturan Bawaslu terkait sengketa pemilu.
“Ini salah satu upaya pencegahan terjadinya sengketa pemilu, Kami berharap dengan sosialisasi ini sengketa pemilu dapat kita minimalisir,” ujarnya.
Kalaupun terjadi sengketa, menurutnya peserta pemilu sudah lebih dulu siap.
“Karena telah memahami dan menguasai regulasi terkait sengketa tersebut”, kata Muhammad Ansyar
Dia menambahkan tugas pokok Bawaslu selain penindakan dan penyelesaian sengketa juga melakukan upaya pencegahan terjadinya sengketa tersebut.
Senada Komisioner Bawaslu Solsel Divisi Penindakan Suriyanti menambahkan dengan kegiatan tersebut pihaknya berharap partai politik peserta pemilu selama proses penyelenggaraan pemilu jika merasa hak-haknya tidak terpenuhi menjadi tahu kemana harus melaporkan.
Jadi, saat partai politik merasa dirugikan oleh penyelenggara pemilu sehingga hak-haknya tidak terpenuhi, mereka tahu kemana harus melapor.
“Sebagai contoh saat mendaftarkan Bakal Calon anggota legislatif, ada bakal calon yang dianulir, jika partai politik merasa tindakan anulir itu salah, mereka sudah tahu kemana harus melaporkan dan apa saja berkas dan bukti pendukung yang harus mereka siapkan,” katanya
Hadir sebagai pemateri pada kegiatan tersebut mantan Ketua Bawaslu Sumatera Barat periode 2017-2022, Surya Efitrimen.
Ia mengatakan mekanisme penyelesaian sengketa pemilu berdasarkan undang-undang nomor 7 tahun 2017.
“Prosesnya mulai dari permohonan sengketa, penyampaian berkas, uji materil, permohonan teregistrasi, Mediasi,” katanya.
“Jika tercapai kesepakatan, lanjut Putusan Bawaslu, atau tidak terjadi kesepakatan lanjut ke sidang adjudikasi, baru putusan Bawaslu,” sambungnya. (Kaka)
