KLIKPOSITIF – PT Bank Nagari menyambut positif kebijakan pemerintah yang melonggarkan ketentuan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Relaksasi tersebut dinilai membuka peluang lebih luas bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk mengakses kredit pemilikan rumah (KPR) subsidi dan memiliki hunian pertama.
Direktur Utama Bank Nagari Gusti Candra mengatakan kebijakan tersebut memberikan peluang bagi banyak masyarakat untuk memiliki rumah pertama mereka.
Sebagai bank yang berkomitmen terhadap inklusi keuangan, Bank Nagari menilai kebijakan ini membuka peluang menjangkau segmen pasar yang lebih luas tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian dalam penilaian risiko.
“Selama ini, salah satu tantangan yang masih kami hadapi dalam proses pengajuan KPR Subsidi adalah kendala pada SLIK (Sistem Layanan Informasi Keuangan) atau BI Checking. Sekarang, Alhamdulillah ada kabar baik dari kebijakan pemerintah,” katanya dilansir dari Bisnis Indonesia.
Dia menyampaikan meskipun demikian, Bank Nagari akan selalu berusaha untuk memberikan solusi yang baik bagi masyarakat dengan edukasi dan pemahaman mengenai pentingnya menjaga nama baik dan reputasi terkait kelancaran pembayaran cicilan pinjaman, terutama kehati-hatian dalam mengambil pinjaman leasing kendaraan, peralatan elektronik, furnitur dan pinjaman online (pinjol).
“Ke depan kami terus melakukan sosialisasi dan edukasi mengenai manfaat KPR Subsidi melalui berbagai saluran komunikasi, termasuk digital dan media sosial, untuk menjangkau lebih banyak masyarakat,” ujarnya.
Menurutnya Bank Nagari juga berupaya mempercepat proses persetujuan dan mempermudah proses administrasi bagi calon debitur KPR Subsidi, agar mereka merasa lebih nyaman dan percaya diri dalam mengajukan pembiayaan rumah.
Kemudian untuk memperkuat daya tarik pada 2026, Bank Nagari melakukan langkah proaktif yaitu program insentif berupa pemberian promo seperti KPR Berhadiah Peralatan Rumah Tangga untuk meringankan beban nasabah baru dalam mengisi rumah.
Gusti Candra bilang kebijakan ini diperkirakan akan menjadi daya ungkit yang sangat mendukung bagi peningkatan realisasi kinerja Bank Nagari dalam menyalurkan KPR Subsidi.
Karena hal itu dapat menjadi solusi bagi masyarakat yang tercatat memiliki tunggakan di bawah Rp1 juta.
Dengan demikian, masyarakat yang sebelumnya terkendala di tahap awal (pre-screening), dengan kelonggaran dalam proses verifikasi SLIK dan BI Checking ini, maka Bank Nagari optimis dapat lebih banyak menjangkau dan memberikan akses kepada masyarakat yang membutuhkan rumah pertama layak huni dengan proses mudah dan cicilan yang ringan.
“Kami berharap dengan kebijakan ini, volume penyaluran KPR Subsidi dapat meningkat secara signifikan,” ucapnya.
Dia menggarisbawahi, sebagai lembaga perbankan yang terus berkomitmen pada program pemerintah, Bank Nagari selalu berusaha menyalurkan kuota FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan) KPR Subsidi dengan tepat sasaran.
Pada 2026, Bank Nagari memperoleh kuota awal FLPP sebanyak 710 unit, termasuk layanan syariah.
Hingga periode Januari–Maret 2026, realisasinya tercatat 21 unit, dan perseroan optimistis penyaluran akan meningkat pada bulan-bulan berikutnya.
Selain itu, untuk pengajuan KPR Subsidi di Bank Nagari memiliki sebaran yang cukup merata di wilayah Sumatra Barat, namun 3 wilayah yang memiliki pengajuan tertinggi berada di Kota Padang, Kota Pariaman dan Kabupaten Padang Pariaman.
Sedangkan wilayah lainnya adalah untuk Bank Nagari yang ada di Pekanbaru, Provinsi Riau.
Menurutnya kedepan Bank Nagari menargetkan peningkatan pertumbuhan portofolio KPR Subsidi minimal 10-15% lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya, memanfaatkan relaksasi aturan SLIK untuk melakukan penetrasi ke sektor wiraswasta dan pekerja sektor informal (non-fixed income).
Selanjutnya Bank Nagari juga berkomitmen untuk terus memperluas jaringan dan meningkatkan layanan digital agar masyarakat semakin mudah dalam mengakses layanan KPR Subsidi.
“Minat masyarakat Sumatra Barat dalam mengajukan KPR Subsidi ke Bank Nagari sangat tinggi, terutama di kalangan masyarakat yang baru pertama kali ingin memiliki rumah,” ungkapnya.
Bahkan Bank Nagari melihat adanya peningkatan kesadaran tentang pentingnya memiliki rumah sendiri, serta program subsidi yang memudahkan mereka untuk mewujudkan impian tersebut.
Dengan adanya relaksasi aturan SLIK tersebut, Bank Nagari optimistis semakin banyak masyarakat di Sumatra Barat yang dapat mengakses pembiayaan rumah subsidi.
Kebijakan ini diharapkan turut mempercepat kesempatan bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk memiliki hunian pertama yang layak.(*)
