PADANG, KLIKPOSITIF — Persoalan antrean kendaraan yang kerap mengular hingga ke badan Jalan Padang Buat, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang, mulai teratasi melalui penerapan sistem antrean dan pembayaran digital di kawasan Parkir Koto Lalang. Sistem yang telah beroperasi selama satu bulan tersebut dinilai mampu menciptakan ketertiban lalu lintas sekaligus memberikan dampak positif terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Padang.
Pengoperasian sistem antrean dan pembayaran digital ini menjadi salah satu langkah Pemerintah Kota Padang melalui Dinas Perhubungan (Dishub) dalam menata aktivitas kendaraan yang hendak mengisi bahan bakar minyak (BBM) di SPBU kawasan Bandar Buat. Sebelumnya, antrean kendaraan, terutama truk, kerap memanfaatkan badan jalan sehingga mengganggu kelancaran arus lalu lintas dan berpotensi menimbulkan kecelakaan.
Kepala Dinas Perhubungan Kota Padang, Yudi Indra Sani, mengatakan penerapan sistem digital tersebut telah berjalan selama satu bulan dan menunjukkan hasil yang cukup menggembirakan. Berbagai persoalan yang selama ini muncul akibat antrean kendaraan di sekitar SPBU Padang Buat perlahan dapat diatasi melalui pengaturan antrean di area parkir khusus.
“Sudah sebulan kita melaksanakan antrean digital di parkir Koto Lalang untuk SPBU Padang Buat. Alhamdulillah, ini cukup berhasil mengatasi berbagai persoalan akibat antrean BBM di badan jalan,” ujar Yudi, Senin (9/11/2026).
Menurutnya, keberhasilan penerapan sistem ini dapat dilihat dari perubahan pola antrean kendaraan yang sebelumnya kerap memadati badan jalan. Kini, pengemudi yang hendak mengisi BBM dapat memanfaatkan area parkir yang telah disiapkan, sehingga tidak lagi harus menunggu giliran di jalur lalu lintas umum.
Yudi menjelaskan, setidaknya terdapat tiga manfaat utama yang dirasakan dari pengoperasian sistem tersebut. Pertama, meningkatnya ketertiban lalu lintas karena kendaraan yang mengantre BBM tidak lagi memenuhi badan jalan. Kondisi ini sekaligus mengurangi potensi kemacetan dan risiko kecelakaan yang dapat membahayakan pengguna jalan lainnya.
Kedua, aktivitas masyarakat dan pelaku usaha di sepanjang Jalan Padang Buat menjadi lebih lancar. Sebelumnya, kendaraan berat yang parkir tidak beraturan kerap menghalangi akses menuju tempat usaha, sehingga berdampak terhadap kenyamanan masyarakat maupun kelancaran aktivitas ekonomi di kawasan tersebut.
Dengan dialihkannya antrean kendaraan ke area parkir Koto Lalang, akses menuju tempat usaha kini lebih terbuka. Pemilik usaha tidak lagi menghadapi persoalan terhalangnya akses akibat deretan truk yang menunggu giliran mengisi BBM di sepanjang jalan.
“Pertama, pengemudi tidak perlu lagi mengantre di badan jalan yang dapat menimbulkan kemacetan dan kecelakaan. Kedua, masyarakat yang memiliki tempat usaha di sepanjang Jalan Padang Buat tidak lagi terhalang oleh truk-truk yang parkir,” jelasnya.
Manfaat ketiga, lanjut Yudi, berkaitan dengan kontribusi sektor perparkiran terhadap peningkatan PAD Kota Padang. Melalui digitalisasi, aktivitas parkir dapat dikelola secara lebih tertib, transparan, dan terukur. Sistem pembayaran digital juga membantu pemerintah dalam mengoptimalkan penerimaan retribusi dari layanan perparkiran.
“Ketiga, bagi pemerintah, tempat parkir yang menjadi sumber PAD ini juga mengalami peningkatan berkat adanya sistem digitalisasi parkir BBM di Koto Lalang,” katanya.
Dari sisi operasional, kawasan parkir Koto Lalang mencatatkan volume kendaraan yang cukup tinggi. Setiap harinya, rata-rata terdapat sekitar 150 hingga 200 kendaraan yang masuk ke area parkir untuk mengantre sebelum mendapatkan layanan pengisian BBM di SPBU.
Untuk mendukung kelancaran pelayanan, seluruh proses antrean dan pembayaran dilakukan secara digital dengan memanfaatkan perangkat Electronic Data Capture (EDC) dari Bank Nagari. Penggunaan perangkat tersebut menjadi bagian dari upaya membangun sistem pelayanan parkir yang lebih modern sekaligus meminimalkan transaksi secara manual.
Digitalisasi ini juga memungkinkan proses pelayanan berlangsung lebih teratur karena aktivitas kendaraan dan pembayaran retribusi mengikuti mekanisme yang telah ditetapkan. Dengan demikian, pengelolaan parkir tidak hanya berorientasi pada penataan kendaraan, tetapi juga pada peningkatan kualitas pelayanan publik.
Sementara itu, Kepala UPTD Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Padang, Hendriadi, turut mendukung pengoperasian sistem digital tersebut sebagai bagian dari penguatan tata kelola perparkiran di Kota Padang.
Dampak penerapan sistem ini juga tercermin dalam capaian penerimaan retribusi sektor perparkiran hingga November 2026. Berdasarkan Laporan Realisasi Penerimaan Retribusi per November 2026, retribusi pelayanan tempat khusus parkir telah mencapai Rp220.627.000 atau 68,10 persen dari target tahunan sebesar Rp323.983.000.
Sementara itu, retribusi penyediaan tempat khusus parkir mencatatkan realisasi sebesar Rp225.802.000 atau 66,38 persen dari target Rp340.183.000.
Capaian tersebut menunjukkan bahwa sektor perparkiran masih memiliki potensi besar untuk terus dioptimalkan sebagai salah satu sumber pendapatan daerah. Penerapan sistem digital menjadi salah satu instrumen penting dalam memperkuat pengawasan, meningkatkan transparansi transaksi, serta memastikan pengelolaan retribusi berjalan lebih akuntabel.
Ke depan, penataan parkir melalui pemanfaatan teknologi diharapkan dapat menjadi bagian dari upaya berkelanjutan Pemerintah Kota Padang dalam membangun sistem transportasi perkotaan yang lebih tertib dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Pengoperasian parkir digital di Koto Lalang pun memperlihatkan bahwa penataan transportasi tidak selalu harus dimulai dari pembangunan infrastruktur berskala besar. Pengaturan ruang parkir, pemanfaatan teknologi pembayaran, serta pengelolaan antrean yang terintegrasi dapat menjadi solusi konkret untuk menjawab persoalan lalu lintas sekaligus memberikan nilai tambah bagi pendapatan daerah.
Dengan berjalannya sistem tersebut, kawasan Jalan Padang Buat diharapkan semakin tertib, aktivitas ekonomi masyarakat tetap lancar, dan pelayanan perparkiran di Kota Padang dapat terus berkembang menuju sistem yang lebih modern, transparan, dan berorientasi pada kepentingan publik.
