PADANG, KLIKPOSITIF – Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perkeretaapian mengadakan rapat koordinasi terkait dengan eksistensi jalur kereta api dan pengamanan aset perkeretaapian dengan Pemkab Solok dan Tanah Datar, Selasa (15/11).
Kegiatan yang bertajuk Rapat Koordinasi Peran Serta Pemerintah Daerah Mempertahankan Eksistensi Jalur Kereta Api di Sumatera Barat ini, merupakan upaya Ditjen Perkeretaapian untuk meningkatkan awareness Pemerintah Daerah agar turut serta mengamankan aset prasarana perkeretaapian sebagai Barang Milik Negara (BMN).
“Kerjasama Pemerintah Daerah dan Pemerintah perlu diwujudkan, karena potensi Sumatera Barat ini memang sangat besar, khususnya di bidang transportasi perkeretaapian”, ucap Edi Nursalam dalam sambutannya.
Dalam kegiatan di Kabupaten Solok, Edi Nursalam juga mengajak Pemerintah Daerah untuk membantu Ditjen Perkeretaapian apabila terdapat tindak pidana pencurian, penyalahgunaan, hingga pengerusakan aset perkeretaapian.
“Solok memiliki potensi yang cukup besar, untuk itu mari kita jaga aset yang sudah dibangun dan sudah dirawat oleh Pemerintah, agar bila akan dioperasikan kapan saja, kita siap”, lanjut Edi.
Kegiatan Rakor di Kabupaten Solok dihadiri oleh Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Solok, Kepala BTP Sumbagbar, Kepala BTPD Sumbar, Forkopimda Kabupaten Solok, para camat dan wali nagari.
Pada kegiatan yang dilakukan di Kabupaten Tanah Datar, Edi menambahkan bahwa Tanah Datar memiliki potensi kereta api yang sangat menjanjikan, khususnya sebagai angkutan kereta wisata, mengingat banyaknya objek wisata yang dilalui oleh rel kereta api di wilayah Tanah Datar.
“Pemeliharaan dan pemanfaatan aset di Tanah Datar tidak hanya melalui operasional kereta penumpang seperti yang sudah ada di Kota Padang, namun dapat juga Pemda mengusulkan adanya kereta api wisata agar masyarakat mengetahui bahwa kereta api di Sumbar masih tetap beroperasi”, ujar Edi.
Edi juga menambahkan bahwa Tanah Datar memiliki potensi wisata yang sangat menjanjikan. Hal ini tentu harus didukung dengan program-program yang matang, dengan memanfaatkan aset negara yang telah ada.
Rakor yang dihadiri oleh Stafsus Bupati Tanah Datar, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Datar, Kepala BTP Sumbagbar, Kepala BTPD Sumbar, Forkopimda Kabupaten Tanah Datar, para Camat dan Wali Nagari ini mendapat sambutan yang sangat baik dan dukungan penuh Pemda.
Sementara itu Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Sumatera Bagian Barat, Supandi mengungkapkan bahwa saat ini BTP Sumbagbar telah melakukan berbagai upaya dalam hal pemeliharaan aset, seperti pemasangan spanduk, pembersihan lahan, perbaikan beberapa ruas jalur kereta, hingga berkoordinasi dengan pihak terkait apabila terjadi tindak kriminal.
“Namun, tentu dari luasnya wilayah kerja BTP Sumbagbar, dukungan Pemda sangat kita butuhkan dan perlu sinergi bersama agar tercipta keamanan dan penjagaan aset yang baik agar tidak terjadi kerugian negara”, ujar Supandi.
Supandi juga berharap nantinya koordinasi yang baik ini dapat terus terjalin, khususnya melalui rasa miliki yang dimiliki oleh masyarakat Sumbar terhadap aset-aset perkeretaapian yang sudah ada.
“Kedepan kami berharap koordinasi semacam ini dapat terus berjalan, dan bila ada hal yang perlu dilaporkan atau adanya penyalahgunaan aset, dapat langsung diinformasikan kepada kami untuk langsung ditindaklanjut,” pungkas Supandi.
