PESSEL, KLIKPOSITIF– Senator asal Sumatera Barat, Alirman Sori mengatakan, Otonomi Daerah Baru (DOB) di Papua merupakan peluang bagi daerah lain untuk membuka DOB.
Pernyataan Alirman Sori seiringan dengan aspirasi daerah yang terus menggulirkan lahirnya DOB.
Usulan DOB merupakan hal yang mendasar bagi sejumlah daerah yang memang membutuhkan pemekaran.
“Inikan pintu masuk juga bagi kita. Untuk bisa bersama-sama dengan daerah lain,” ungkap Alirman Sori saat menggelar reses di Sekretariat DPRD Pessel, Senin 20 Februari 2022.
Usulan DOB di Pesisir Selatan lahir sejak 2003 lalu. DOB Renah Indojati lahir seiring dengan perkembangan masyarakat dan wilayah.
Namun karena ada moratorium dari Pemerintah pusat, hingga kini DOB Renah Indojati dan sejumlah daerah lain masih terganjal.
Karena kondisi itu, Pemerintah pusat mesti harus menyikapi aspirasi dari daerah. Sebab, banyak daerah memang butuh pemekaran daerah.
“Karena ada kewajiban Pemerintah. Ada aturan yang mengatur, seperti Undang-undang Nomor 23 (tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah),” terangnya.
Menurutnya, tidak ada alasan bagi Pemerintah untuk menahan moratorium lebih lama, kecuali Papua.
Sebab, katanya, seluruh daerah di Indonesia membutuhkan hak yang sama dan memiliki desakan untuk memiliki DOB.
“Saya kira ini penting, tidak ada alasan pemerintah untuk tidak membuka kran ini. Karena Undang-undang masih ada,” jelasnya.
Sementara itu, Al Jufri salah seorang anggota DPRD Pessel peserta reses berharap, Senator asal Sumbar bisa membawa aspirasi DOB Renah Indojati.
Menurutnya, DOB Renah Indojati sudah seharusnya terlaksana mengingat waktu dan peluang DOB untuk daerah yang telah pemerintah buka.
“Melalui reses ini kami sampai harapan masyarakat Pessel. Semoga ini bisa didengar secara nasional,” tutupnya.
Sebelumnya Menteri Dalam Negeri ( Mendagri ) Tito Karnavian mengatakan, pemekaran Papua akan segera terealisasi.
Mendagri Tito berharap, pada tahun 2023 sudah ada daerah otonom baru (DOB) di Papua.
Wapres Maruf Amin pun mengatakan akan segera melakukan pemekaran untuk mempercepat pembangunan di Papua.
