PADANG, KLIKPOSITIF — Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman menilai, rendahnya kemampuan pemerintah daerah terdampak bencana di Sumatera Barat merealisasikan tambahan TKD tahun 2026, menyisakan tanya yang mesti dijawab jujur oleh pemerintah daerah maupun pusat.
Tanya untuk pemerintah daerah, ungkap politisi Fraksi PDIP DPR RI itu, rendahnya realisasi ini disebabkan faktor kepala daerah yang lebih bersemangat mengejar algoritma media sosial –demi mendongkrak popularitas– ketimbang mengeksekusi dana yang telah diberikan.
“Bagi pemerintah pusat, tuntasnya penyaluran dana rehab rekon untuk wilayah terdampak bencana itu, apakah hanya berupa angka di atas kertas yang tercermin pada rendahnya serapan anggaran di tingkat pemerintah daerah,” terang Alex dalam pernyataan tertulis, Kamis.
Kritikan terhadap rendahnya realisasi tambahan Transfer ke Daerah (TKD) tahun 2026, menyoroti banjir yang kembali melanda Kota Padang pascahujan lebat selama sekitar 10 jam tanggal 3 Agustus 2026 kemarin. Banjir ini disebut-sebut terjadi akibat penanganan bencana akhir tahun 2025 lalu yang berjalan pelan.
Pelannya penanganan bencana, tercermin pada masih rendahnya serapan tambahan TKD. Terungkap dalam rapat rapat koordinasi dan pendampingan teknis yang diigelar Satgas PRR tanggal 20-22 Juli 2026 di istana gubernuran, Provinsi Sumatera Barat yang memperoleh Rp534 miliar, baru bisa merealisasikan anggaran sekitar 2,14 persen.
Juga terekspose, Kota Padang yang mendapatkan alokasi tambahan TKD sebesar Rp371,85 miliar, realisasinya baru Rp45,49 miliar atau 12 persen.
Realisasi yang minimalis, juga terlihat di Kabupaten Tanah Datar yang menerima tambahan TKD sebesar Rp126,87 miliar atau sekitar 7 persen.
“Publik melihat, kepala daerah bersama perangkatnya, selalu viral di berbagai platform sosial media, setiap kali bencana terjadi. Begitupun saat berjuang mencari anggaran ke pemerintah pusat,” ungkap Alex.
“Semestinya, semangatnya harus lebih hebat lagi, saat merealisasikan anggaran yang telah diperjuangkan itu,” tukas Alex.
Diketahui, rapat koordinasi dan pendampingan teknis yang digelar Satgas PRR ini, menghadirkan Pemko Padang dan Pemkab Tanah Datar serta seluruh perangkat daerah penerima tambahan TKD di tingkat provinsi Sumbar.
Dikatakan Alex, aspirasi yang diterimanya dari masyarakat, banjir di Kota Padang kemarin itu lebih dominan disebabkan faktor sedimentasi di hilir sungai yang tak kunjung disentuh penanganan. Sehingga, air jadi cepat meluap ke perkampungan penduduk, disaat hujan lebat mengguyur.
Padahal, pemerintah pusat telah mengucurkan anggaran triliunan rupiah untuk pemulihan dampak bencana Sumatera di tahun 2026 ini. Anggaran itu diturunkan secara bertahap bagi tiga provinsi di Pulau Sumatera yang dilanda bencana banjir.
Data Satgas PRR Pascabencana Sumatera, per tanggal 4 Mei 2026, penyaluran tambahan TKD bagi wilayah terdampak bencana di Provinsi Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat sebesar Rp10,65 triliun, telah cair 100 persen.
Penyalurannya dilakukan secara bertahap, untuk memastikan percepatan likuiditas di daerah. Tahap I sebesar 40 persen atau Rp4,38 triliun yang tuntas disalurkan 27 Februari 2026.
Tahap II sebesar 30 persen atau Rp3,19 triliun menyusul disalurkan tanggal 31 Maret 2026 dan Tahap III sebesar 30 persen atau Rp3,06 triliun, yang disalurkan tanggal 4 Mei 2026.
Seluruh tahapan tersebut dilaksanakan tanpa syarat salur, sehingga pemerintah daerah dapat segera mengakselerasi program pemulihan di lapangan.
Sesuai Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.3/1084/SJ, tambahan TKD ini diprioritaskan untuk mendukung seluruh tahapan penanggulangan bencana, mulai dari mitigasi dan kesiapsiagaan, penanganan tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi, penguatan Belanja Tidak Terduga (BTT), hingga bantuan keuangan antardaerah.
*Perlu Seorang Komando*
Menurut Alex, untuk efektifitas realisasi program dan kegiatan penanganan bencana, gubernur maupun bupati dan wali kota, menunjuk seorang pejabat daerah yang bertugas mengomandoi teknis administratif maupun lapangan.
Penunjukan seorang pejabat ini, menduplikasi keputusan presiden yang menetapkan Mendagri sebagai Kepala Satgas PRR Pascabencana Sumatera.
Diketahui, tugas Satgas PRR ini, mengorkestrasi penggunaan anggaran Rp100,166 triliun yang mencakup 12.047 kegiatan pemulihan yang tersebar di banyak Kementrian/Lembaga (K/L) selama tiga tahun, 2026-2028.
“Di daerah terdampak bencana, anggaran pemulihan ini juga tersebar di berbagai organisasi perangkat daerah (OPD),” ungkap Alex.
Dengan tersebarnya anggaran, terang ketua PDIP Sumatera Barat ini, setiap pimpinan OPD penerima tambahanTKD akan berada pada posisi dilematis.
“Apakah akan mendahulukan realisasi anggaran rutin yang ada dalam APBD mereka atau memprioritaskan realisasi anggaran bencana. Di titik inilah, perlu perintah yang jelas dari kepala daerah melalui pejabat yang ditunjuk memegang tongkat komando,” tegas Alex.
“Kehadiran seorang ‘komandan’ dalam penanganan bencana, akan memudahkan dalam proses persiapan, monitoring dan evaluasi. Pengawasannya juga akan lebih mudah dan sistematis,” tutup Alex. (*)
