Solok, Klikpositif – Pemerintah Kabupaten Solok terus berkoordinasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam akurasi data penerima bantuan sosial. Sinkronisasi data merupakan langkah penting dalam memastikan bansos tersalurkan secara tepat sasaran.
Urgensi validasi data itu mengemuka dalam diskusi Wakil Bupati Solok bersama BPS, Kamis (7/5/2026) di Rumah Dinas Wakil Bupati Solok. Hadir langsung kepala BPS, Bambang Suryanggono, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Solok Ir. Desmalia Ramadhanur, serta Kepala Bapelitbang Kabupaten Solok Nafri.
Wakil Bupati Solok, H. Candra menegaskan, sinkronisasi dan pemutakhiran data merupakan langkah penting untuk memastikan seluruh program bantuan pemerintah benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak.
Menurutnya, Pemerintah Kabupaten Solok bersama BPS, Dinas Sosial, pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), serta para petugas lapangan terus melakukan pembenahan dan verifikasi data secara menyeluruh.
“Alhamdulillah, untuk wilayah Sumatera Barat, Kabupaten Solok termasuk daerah yang cukup baik dalam melakukan update dan pemutakhiran data. Ini berkat kolaborasi yang kuat antara Pemerintah Daerah, BPS, Dinas Sosial, serta teman-teman PKH dan petugas lapangan,” ujar Wabup Candra.
Ia menjelaskan, validasi data menjadi salah satu kunci utama dalam mendukung efektivitas program pengentasan kemiskinan dan penyaluran bantuan sosial agar tidak salah sasaran.
Selain itu, Pemerintah Kabupaten Solok juga melakukan langkah transparansi melalui program labelisasi rumah penerima bantuan sosial. Kebijakan tersebut dilakukan agar masyarakat dapat mengetahui secara terbuka siapa saja penerima bantuan pemerintah.
Langkah tersebut, lanjut Wabup, ternyata mendapat respons positif dari masyarakat. Bahkan, setelah dilakukan labelisasi, lebih dari 1.300 warga secara sukarela mengundurkan diri dari daftar penerima bantuan karena merasa sudah mampu secara ekonomi.
Kepala BPS Kabupaten Solok Bambang Suryanggono mengapresiasi sinergi yang terbangun antara Pemerintah Kabupaten Solok dengan BPS. Kerjasama tersebut mesti terus diperkuat demi kualitas data pembangunan daerah serta mendukung program pemerintah yang berbasis data akurat.
“Semoga kerja sama ini terus berlanjut dan semakin solid. BPS tentu membutuhkan dukungan penuh dari pemerintah daerah agar semangat memperbaiki berbagai indikator pembangunan dapat terus berjalan,” ujar Bambang.
