PESSEL, KLIKPOSITIF– Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel), Sumatera Barat, Mawardi Roska meminta Badan Pendapatan Daerah tingkatkan kinerja dalam menggenjot penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Berdasarkan data akhir triwulan III tahun ini terkonfirmasi capaian PAD Pessel masih di kisaran Rp 83 miliar atau 57 persen. Angka itu tercatat lebih rendah dari periode tahun 2020 yang mencapai 86 persen.
“Jadi, perlu digenjot pelaksanaan target yang telah ditetapkan. Untuk tahun ini target sebesar Rp 142 miliar,” ungkapnya saat diwawancarai wartawan di Painan, Senin 25 Oktober 2021.
Dari total realisasi, penyumbang tertinggi tercatat dari PAD lain-lain yang sah, sebesar Rp 56 miliar. Kemudian disusul komponen pajak daerah, Rp16 miliar dan diikuti pendapatan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp7,9 miliar.
Selain itu, Bea Pendapatan Hak Atas Tanah (BPHTB) di kisaran Rp1,2 miliar dan retribusi daerah sampai kini hanya sebesar Rp2.8 miliar. Menurut Mawardi, rendahnya kinerja penerimaan PAD juga terpengaruh kondisi pandemi.
Tak hanya Pessel, secara nasional pandemi sangat berdampak pada dunia usaha, sehingga banyak usaha yang tidak jalan. Bahkan, sejak Agustus 2020, pemerintah daerah sudah tidak memungut pajak rumah makan.
“Nah, kita tentu juga harus memahami kondisi seperti itu terhadap dunia usaha. Tidak bisa terlalu dipaksakan, karena akan berdampak pada investasi,” terangnya.
Kendati demikian, ia tetap menegaskan dinas terkait musti meningkatkan kinerja pendapatan. Dengan demikian, kontribusi penerimaan PAD terhadap APBD dapat terus meningkat.
Sebab, postur PAD dalam APBD merupakan salah satu indikator kemandirian daerah. Berdasarkan catatan Bank Indonesia (BI) pada 2020, kontribusi PAD terhadap APBD di Pessel baru mencapai 8,11 persen.
Apalagi, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026, target penerimaan PAD di 2022 sekitar Rp 158 miliar.
Sehingga, perlu dilakukan optimalisasi dari sisi intensifikasi diantaranya, seperti meminimalisir potensi-potensi kebocoran penerimaan. Salah satunya adalah melalui digitalisasi.
Sedangkan dari sisi ekstensifikasi, tambah Mawardi, pemerintah daerah bakal terus meningkatkan investasi, baik investasi pemerintah daerah seperti Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), maupun investasi swasta.
“Peluangnya sangat besar. Untuk investasi swasta, tentu kita akan berikan berbagai bentuk kemudahan dari sisi regulasi,” tutupnya.
