PADANG, KLIKPOSITIF– Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansyarullah memberikan tanggapan perihal keputusan Pemerintah Pusat yang secara resmi telah melarang mudik lebaran tahun ini.
“Saat ini keadaan Sumatera Barat sudah lebih baik dari sebelumnya. Angka positive rate jauh menurun dan angka kesembuhan juga meningkat,” katanya.
Namun Mahyeldi tidak menjelaskan, dengan keadaan tersebut akan aman untuk melakukan mudik atau tidak. “Pokoknya wartawan beritakan saja yang baik-baik. Jangan menakut-nakuti masyarakat,” katanya singkat.
Pemerintah Republik Indonesia awalnya telah menyatakan untuk memperbolehkan mudik pada lebaran Idul Fitri tahun 2021 ini. Hal ini disampaikan oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Dia mengatakan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) tidak akan melarang masyarakat untuk mudik Lebaran tahun ini, walaupun pandemi corona belum mereda.
“Terkait dengan mudik 2021 pada prinsipnya pemerintah lewat Kemenhub tidak akan melarang. Kami akan koordinasi dengan Gugus Tugas bahwa mekanisme mudik akan diatur bersama dengan pengetatan, dan lakukan tracing pada mereka yang mereka yang akan berpergian,” ujar Budi Karya dalam rapat kerja dengan komisi V DPR RI, Selasa (16/3).
Namun hari ini Pemerintah memutuskan untuk melarang mudik lebaran tahun ini. Pemerintah melarang mudik lebaran 2021 pada 6-17 Mei 2021. Keputusan itu diambil dengan mempertimbangkan risiko penularan Covid-19.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy mengatakan angka penularan dan kematian Covid-19 masih tinggi terutama pasca libur panjang “Cuti bersama idul fitri satu hari ada, tapi enggak boleh ada aktivitas mudik. Pemberian bansos akan diberikan,” kata Muhadjir di Jakarta, Jumat (26/3).
Kata Muhadjir, aturan resmi tentang larangan mudik akan diatur lebih lanjut oleh Polri dan Kementerian Perhubungan (Kemenhub). “Mekanisme pergerakan orang dan barang akan diatur kementerian dan lembaga terkait. Untuk kegjatan keagaman dalam rangka menyambut Ramadan akan diatur Kemenag, dan berkonsultasi dengan organisasi keagamanan,” kata Muhadjir.
