PADANG, KLIKPOSITIF — Wali Kota Padang Fadly Amran memaparkan pengalaman Pemerintah Kota Padang dalam menghadapi berbagai bencana sekaligus upaya memperkuat kesiapsiagaan daerah dalam Seminar Kebencanaan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) Komisariat Wilayah (Komwil) I di Hotel Santika, Rabu (30/9/2026).
Seminar tersebut diikuti delegasi dari 24 kota anggota Komwil I Apeksi. Kegiatan menjadi ruang berbagi pengalaman antarpemerintah kota dalam membangun sistem penanggulangan bencana, mulai dari penguatan kelembagaan, kesiapan infrastruktur, sistem peringatan dini, hingga pelibatan masyarakat di tingkat paling bawah.
Dalam pemaparannya, Fadly Amran mengatakan Kota Padang memiliki tingkat kerawanan bencana yang cukup tinggi. Kondisi geografis serta posisi Padang yang berada di kawasan Ring of Fire membuat kota tersebut memiliki potensi menghadapi berbagai jenis bencana, baik bencana hidrometeorologi maupun bencana geologi.
“Pada 2025 lalu Kota Padang ditimpa bencana hidrometeorologi yang menyebabkan 11 orang meninggal dunia, ribuan rumah terdampak, kerusakan infrastruktur, pertanian dan perikanan terdampak. Selain itu, pada 3 Agustus 2026 lalu terjadi anomali hujan ekstrem yang mengakibatkan banjir di sejumlah wilayah,” kata Fadly.
Menurutnya, rangkaian bencana yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir menjadi pengalaman penting bagi Pemerintah Kota Padang untuk terus mengevaluasi dan memperkuat sistem penanggulangan bencana.
Fadly menilai kesiapsiagaan tidak dapat dibangun hanya ketika bencana telah terjadi. Pemerintah daerah bersama masyarakat harus memiliki kesiapan menghadapi berbagai kemungkinan bencana melalui perencanaan, edukasi, latihan, penyediaan sarana prasarana, hingga sistem peringatan dini.
“Artinya, kesiapsiagaan harus kita bangun secara berkelanjutan. Kita tidak bisa hanya bergerak ketika bencana datang, tetapi harus mempersiapkan masyarakat dan pemerintah jauh sebelum bencana terjadi,” ujarnya.
Ia menjelaskan, penanganan bencana juga tidak berhenti pada fase tanggap darurat. Pemulihan pascabencana membutuhkan dukungan lintas sektor karena dampak bencana dapat menyentuh berbagai aspek kehidupan masyarakat, mulai dari tempat tinggal, infrastruktur, aktivitas ekonomi, pertanian hingga perikanan.
Dalam upaya pemulihan kondisi pascabencana yang terjadi pada 2025, kata Fadly, Kota Padang memperoleh dukungan pemerintah pusat sekitar Rp4 triliun. Dukungan tersebut diarahkan untuk pemulihan dan pembangunan sejumlah infrastruktur yang terdampak bencana, termasuk pembangunan bendungan.
Selain pemulihan infrastruktur, Pemerintah Kota Padang juga menyiapkan kebutuhan hunian bagi masyarakat yang kehilangan atau mengalami kerusakan tempat tinggal akibat bencana.
“Kami juga melakukan pembelian tanah untuk Hunian Tetap (Huntap) bagi masyarakat terdampak bencana, yang dibangun oleh Yayasan Buddha Tzu Chi, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Danantara, serta sektor swasta dengan alokasi Huntap sebanyak 533 unit,” tutur Fadly.
Penyediaan hunian tetap tersebut, lanjutnya, menjadi bagian dari proses pemulihan masyarakat agar mereka dapat kembali menjalankan kehidupan secara lebih aman dan layak setelah terdampak bencana.
Di sisi lain, Fadly menekankan bahwa kapasitas kelembagaan pemerintah daerah juga harus terus diperkuat. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), menurut dia, harus memiliki kemampuan yang memadai dalam menghadapi situasi darurat sekaligus membangun koordinasi dengan perangkat daerah, aparat, relawan dan masyarakat.
Namun, kesiapsiagaan pemerintah saja dinilai belum cukup. Masyarakat harus menjadi bagian penting dalam sistem penanggulangan bencana karena mereka merupakan pihak yang berada paling dekat dengan lokasi ketika bencana terjadi.
“Kami juga menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat hingga tingkat paling bawah dalam membangun kesiapsiagaan bencana. Early warning system, pelatihan-pelatihan, dan pemberdayaan masyarakat perlu terus dilakukan,” katanya.
Fadly juga menilai pengalaman Kota Padang dalam menghadapi bencana dapat menjadi bahan pembelajaran bersama bagi kota-kota lain, terutama daerah yang memiliki karakteristik geografis dan tingkat kerawanan bencana yang relatif sama.
Seminar Kebencanaan Komwil I Apeksi tersebut turut menghadirkan Ketua Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Sumatera Barat Fauzi Bahar, yang juga pernah menjabat Wali Kota Padang periode 2004-2014. Selain itu, perwakilan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan BPBD Sumatera Barat juga hadir sebagai narasumber.
Kehadiran Fauzi Bahar memberikan perspektif pengalaman penanganan kebencanaan dari periode pemerintahan sebelumnya, termasuk pengalaman Kota Padang dalam membangun kesadaran masyarakat terhadap ancaman bencana.
Direktur Eksekutif Apeksi Alwis Rustam dan Sekretaris Komwil I Apeksi Muhammad Sofyan turut hadir bersama Asisten Pemerintahan dan Kesra Kota Padang Tarmizi Ismail, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kota Padang Didi Aryadi, pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), camat dan lurah se-Kota Padang.
Selain seminar, kegiatan juga dirangkaikan dengan penandatanganan perjanjian kerja sama antarpemerintah kota untuk membantu daerah yang mengalami dampak bencana.
Penandatanganan dilakukan oleh kepala pelaksana BPBD dari 24 kota anggota Komwil I Apeksi. Kerja sama tersebut menjadi bagian dari upaya membangun mekanisme dukungan antardaerah ketika salah satu wilayah anggota menghadapi bencana.
Melalui forum tersebut, pengalaman Kota Padang sekaligus menjadi bagian dari pembelajaran bersama bagi pemerintah kota anggota Komwil I Apeksi. Penguatan kesiapsiagaan, koordinasi lintas daerah dan keterlibatan masyarakat dinilai menjadi unsur penting dalam menghadapi ancaman bencana yang dapat terjadi sewaktu-waktu.
