PADANG, KLIKPOSITIF — Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Padang menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Humas Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Padang Tahun 2026 sebagai upaya memperkuat sinergi komunikasi, publikasi, dan penyebarluasan informasi pemerintah kepada masyarakat.
Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Abu Bakar Ja’ar, Balai Kota Padang, Selasa (22/9/2026). Rakor diikuti unsur kehumasan dari berbagai perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Padang.
Staf Ahli Wali Kota Padang Bidang Kemasyarakatan dan SDM, Feri Mulyani Hamid, hadir dalam kegiatan tersebut didampingi Sekretaris Diskominfo Kota Padang Syafriadi dan Kepala Bidang Informasi Komunikasi Publik (IKP) Diskominfo Kota Padang, Suryani.
Rakor juga menghadirkan sejumlah narasumber dari berbagai latar belakang untuk memberikan penguatan kapasitas kepada pengelola kehumasan perangkat daerah. Mereka yakni Komisioner KPID Sumbar Noval Wiska, Kepala Kantor Komunikasi dan Pemasaran Strategis Universitas Negeri Padang (UNP) Haris Satria, serta perwakilan Info Sumbar Femby Fernando.
Dalam sambutannya, Feri Mulyani Hamid menegaskan bahwa keberadaan humas pada setiap organisasi perangkat daerah memiliki peran strategis dalam memastikan berbagai program dan kegiatan pemerintah diketahui masyarakat.
Menurut dia, kerja pemerintah yang telah dilaksanakan melalui berbagai program tidak akan memberikan dampak komunikasi yang optimal apabila tidak disampaikan kepada masyarakat melalui strategi publikasi yang baik.
“Kerja keras pemerintah tidak akan diketahui masyarakat jika tidak diinformasikan dengan baik. Karena itu, Rakor Kehumasan ini sangat penting guna melahirkan langkah konkret dalam memperkuat koordinasi, komunikasi, dan publikasi di seluruh OPD,” kata Feri.
Ia mengatakan, perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan besar dalam pola komunikasi pemerintah dengan masyarakat. Perubahan tersebut ditandai dengan semakin dominannya penggunaan media digital dan media sosial sebagai kanal penyampaian informasi.
Karena itu, perangkat daerah dituntut mampu mengikuti perkembangan tren komunikasi tanpa mengabaikan prinsip etika, akurasi, dan tanggung jawab dalam menyampaikan informasi kepada publik.
Feri menekankan, kecepatan penyampaian informasi harus berjalan beriringan dengan ketepatan data dan kejelasan pesan. Hal tersebut dinilai penting agar masyarakat memperoleh informasi yang dapat dipertanggungjawabkan mengenai berbagai kebijakan dan program pemerintah.
“Mari kita bangun sistem komunikasi pemerintahan yang terintegrasi, cepat, akurat, dan transparan. Kita pastikan setiap program Pemko Padang dapat diakses dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujarnya.
Ia juga mengajak seluruh unsur kehumasan perangkat daerah untuk membangun budaya kerja dan komunikasi yang selaras dengan semangat pelayanan Pemerintah Kota Padang.
“Kita memiliki budaya kerja dan komunikasi ‘Padang Melayani’, bekerja, hadir, dan berkomunikasi untuk masyarakat,” katanya.
Sementara itu, Sekretaris Diskominfo Kota Padang, Syafriadi, mengatakan Rakor Kehumasan 2026 menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi antarperangkat daerah dalam penyebarluasan informasi publik.
Menurutnya, pengelolaan komunikasi pemerintahan tidak cukup hanya dengan menyampaikan informasi mengenai kegiatan seremonial. Humas perangkat daerah juga perlu mampu mengemas informasi mengenai program, kebijakan, pelayanan, dan capaian pemerintah agar mudah dipahami masyarakat.
“Kami berharap kegiatan ini dapat mengoptimalkan pelayanan informasi melalui penyajian konten yang edukatif dan menarik. Selain itu, Rakor ini difokuskan untuk meningkatkan keterampilan serta kapasitas praktis personel humas OPD, terutama dalam teknik penulisan berita dan pengelolaan media,” ujar Syafriadi.
Ia menyebutkan, peningkatan kapasitas tersebut penting karena personel humas perangkat daerah merupakan salah satu ujung tombak dalam menyampaikan informasi pemerintahan kepada masyarakat.
Dengan kemampuan yang semakin baik, informasi dari masing-masing OPD diharapkan dapat disusun secara lebih sistematis, aktual, informatif, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Dalam Rakor tersebut, para peserta juga mendapatkan materi dari narasumber yang memiliki pengalaman di bidang penyiaran, komunikasi strategis, media, dan pengelolaan informasi publik.
Kehadiran para narasumber tersebut diharapkan memberikan perspektif yang lebih luas bagi pengelola humas perangkat daerah mengenai perkembangan ekosistem media dan pola konsumsi informasi masyarakat yang terus berubah.
Selain kemampuan teknis menulis berita, pengelola humas juga dituntut memahami karakteristik setiap platform komunikasi. Informasi yang disampaikan melalui media sosial, media massa, maupun kanal resmi pemerintah memiliki karakter dan pendekatan yang berbeda.
Karena itu, koordinasi antara Diskominfo dan humas perangkat daerah menjadi penting agar informasi pemerintahan dapat dikemas dengan pesan yang konsisten, namun tetap menarik dan mudah diterima masyarakat.
Salah seorang peserta Rakor, Zalvenus, perwakilan Badan Koordinasi Humas Satpol PP Kota Padang, menyambut positif kegiatan tersebut. Ia menilai pembinaan secara langsung dari para pemateri profesional memberikan tambahan pengetahuan yang dibutuhkan oleh personel humas OPD.
“Selama ini kami belajar secara otodidak. Lewat pembinaan ini, pemahaman dan kapasitas SDM kami semakin diperkuat agar informasi yang disampaikan ke publik lebih akurat, tajam, dan mutakhir,” kata Zalvenus.
Ia berharap pembinaan kehumasan tidak berhenti melalui kegiatan Rakor, tetapi dapat dilanjutkan dengan kolaborasi dan pendampingan secara berkelanjutan antara perangkat daerah dengan Diskominfo Kota Padang.
“Kami berharap kolaborasi dan sinergi publikasi antara OPD dan Diskominfo dapat terus ditingkatkan ke depannya,” ujarnya.
Rakor Kehumasan Perangkat Daerah 2026 menjadi salah satu ruang untuk menyatukan persepsi mengenai pentingnya komunikasi pemerintahan yang terbuka, terkoordinasi, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi.
Melalui penguatan kapasitas sumber daya manusia serta peningkatan koordinasi antarperangkat daerah, Diskominfo Kota Padang mendorong agar setiap informasi mengenai program dan pelayanan pemerintah dapat tersampaikan secara lebih cepat, akurat, dan mudah dipahami masyarakat.
Upaya tersebut sekaligus diarahkan untuk memperkuat keterbukaan informasi publik dan membangun komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat, sehingga informasi tidak hanya menjadi laporan kegiatan, tetapi juga menjadi sarana bagi masyarakat untuk mengetahui, memahami, dan mengakses berbagai program pelayanan Pemerintah Kota Padang.
