KLIKPOSITIF — Wakil Bupati Agam, H. Muhammad Iqbal, SE, M.Com, mendorong percepatan pembangunan Hunian Tetap (Huntap) bagi masyarakat terdampak bencana yang hingga kini masih menempati Hunian Sementara (Huntara).
Hal itu disampaikannya saat menerima kunjungan sekaligus audiensi Staf Ahli Menteri Bidang Pertanahan dan Keterpaduan Antar Lembaga Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Teddy Paul H. Siagian, di Rumah Dinas Wakil Bupati Agam, Rabu (12/8/2026).
Dalam pertemuan tersebut, dibahas perkembangan pembangunan Huntap di sejumlah lokasi di Kabupaten Agam. Teddy menyampaikan, pembangunan Huntap di BBI Gumarang sebanyak 80 unit telah memasuki tahap pelaksanaan.
Sementara itu, pembangunan Huntap di Padang Mardani sebanyak 280 unit masih dalam proses tender. Untuk lahan Inang Sari seluas sekitar 8 hektare yang direncanakan dialihkan statusnya kepada Kabupaten Agam, prosesnya telah diteruskan kepada Direktorat Jenderal Tata Ruang untuk ditindaklanjuti.
Menurut Teddy, percepatan pembangunan Huntap membutuhkan sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat agar kebutuhan masyarakat terdampak bencana terhadap hunian yang layak dapat segera terpenuhi.
Ia juga berharap Pemkab Agam dapat mendukung sejumlah program Kementerian PKP, termasuk program Satu Rumah Satu Pohon. Program tersebut diharapkan dapat berjalan beriringan dengan pembangunan hunian yang layak sekaligus memperhatikan aspek lingkungan dan keberlanjutan.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Bupati Agam meminta organisasi perangkat daerah (OPD) terkait untuk segera mengambil langkah percepatan. Ia juga meminta koordinasi dan kolaborasi dengan Kementerian PKP terus ditingkatkan guna mengatasi berbagai kendala dalam pembangunan Huntap.
Iqbal menegaskan, pembangunan Huntap perlu menjadi perhatian bersama karena menyangkut kebutuhan dasar masyarakat yang telah cukup lama tinggal di Huntara.
“Semoga pembangunan Huntap ini segera selesai. Karena kasihan kita dengan masyarakat yang ada di Huntara, mereka sudah terlalu lama di sana,” ujar Iqbal.
Menurutnya, masyarakat terdampak bencana membutuhkan kepastian mengenai tempat tinggal mereka. Karena itu, setiap proses yang berkaitan dengan pembangunan Huntap perlu didorong agar berjalan sesuai target dan tidak mengalami keterlambatan.
Iqbal berharap koordinasi antara Pemkab Agam dan Kementerian PKP dapat terus diperkuat. Berbagai kendala yang berpotensi menghambat pembangunan diharapkan dapat segera diidentifikasi dan dicarikan solusi bersama.
Dengan percepatan pembangunan tersebut, masyarakat terdampak bencana di Kabupaten Agam diharapkan segera meninggalkan Huntara dan menempati hunian tetap yang aman, layak, serta memberikan kepastian bagi kehidupan mereka ke depan.
