KLIKPOSITIF – Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Provinsi Sumatera Barat hingga 30 Juni 2026 menunjukkan tren yang positif. Realisasi pendapatan maupun belanja negara masih berada pada jalur yang sesuai dengan target APBN Tahun Anggaran 2026, sekaligus mencerminkan perbaikan aktivitas ekonomi di daerah.
Hingga akhir Juni 2026, Pendapatan Negara di Sumatera Barat mencapai Rp4,93 triliun atau 50,89 persen dari target sebesar Rp9,69 triliun. Capaian tersebut tumbuh 19,29 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya (year on year/yoy). Sementara itu, Belanja Negara telah terealisasi sebesar Rp18,22 triliun atau 50,95 persen dari pagu Rp35,76 triliun, meningkat 22,38 persen (yoy).
Di sisi makroekonomi, perekonomian Sumatera Barat pada Triwulan I-2026 tumbuh 5,02 persen (yoy), sedikit di bawah pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai 5,61 persen. Pertumbuhan tertinggi berasal dari lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 17,77 persen, diikuti Jasa Lainnya sebesar 9,10 persen dan Jasa Keuangan sebesar 7,94 persen. Secara triwulanan (q-to-q), ekonomi Sumatera Barat juga tumbuh 3,15 persen, lebih baik dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional yang mengalami kontraksi 0,77 persen.
Sementara itu, inflasi tahunan Sumatera Barat pada Juni 2026 tercatat sebesar 4,70 persen, lebih tinggi dibandingkan inflasi nasional sebesar 3,34 persen. Secara bulanan, inflasi Sumatera Barat mencapai 0,50 persen, sedikit lebih tinggi dibandingkan inflasi nasional sebesar 0,44 persen.
Pendapatan Negara Didominasi Penerimaan Perpajakan
Komposisi Pendapatan Negara di Sumatera Barat masih didominasi oleh penerimaan perpajakan yang dipungut Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), dengan kontribusi sebesar 79,4 persen atau Rp3,92 triliun.
Penerimaan pajak dalam negeri neto tercatat sebesar Rp2,26 triliun atau 35,39 persen dari target tahun 2026, tumbuh 7,73 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Kontributor terbesar penerimaan berasal dari sektor administrasi pemerintahan, perdagangan, serta aktivitas keuangan dan asuransi.
Di sisi lain, penerimaan perpajakan luar negeri mencapai Rp1,65 triliun atau 122,03 persen dari target tahun 2026. Capaian tersebut terutama didorong oleh realisasi Bea Keluar sebesar Rp1,64 triliun atau 122,72 persen dari target, sedangkan Bea Masuk mencapai Rp6,31 miliar atau 49,58 persen dari target.
“Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) juga menunjukkan kinerja yang baik dengan realisasi sebesar Rp1,01 triliun atau 52,25 persen dari target. Pertumbuhan tersebut terutama didukung oleh peningkatan pendapatan Badan Layanan Umum (BLU) sebesar 17,92 persen (yoy) dengan realisasi Rp772,79 miliar,” kata Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Sumatera Barat dan Jambi, Tarmizi, Jumat (31/7/2026).
Belanja Negara Tumbuh Lebih dari 22 Persen
Realisasi Belanja Negara hingga Semester I 2026 mencapai Rp18,22 triliun yang terdiri atas Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp6,02 triliun dan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp12,19 triliun.
Belanja Pemerintah Pusat telah terealisasi sebesar 37,37 persen dari pagu dan tumbuh 35,89 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Belanja tersebut didominasi oleh Belanja Pegawai sebesar Rp3,65 triliun atau 60,51 persen dari total belanja pemerintah pusat. Belanja Barang mencapai Rp1,75 triliun atau meningkat 28,20 persen (yoy), sedangkan Belanja Modal terealisasi sebesar Rp635,10 miliar.
Sementara itu, penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) mencapai Rp12,19 triliun atau 62,11 persen dari pagu dan tumbuh 16,65 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2025.
Komponen terbesar TKD berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) yang telah disalurkan sebesar Rp9,20 triliun atau 75,45 persen dari total TKD. DAU dimanfaatkan pemerintah daerah untuk mendukung pelaksanaan desentralisasi, termasuk pembiayaan belanja pegawai, pembangunan infrastruktur, serta peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan.
Dana Bagi Hasil (DBH) terealisasi sebesar Rp552,25 miliar atau 76,19 persen dari pagu, meningkat signifikan sebesar 111,47 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara itu, Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik mencapai Rp2,16 triliun atau 52,59 persen dari pagu, yang sebagian besar digunakan untuk pembayaran Tunjangan Profesi Guru (TPG).
Adapun DAK Fisik telah tersalurkan sebesar Rp1,07 miliar atau 1,16 persen dari pagu, sedangkan Dana Desa mencapai Rp275,82 miliar atau 79,19 persen dari pagu, yang difokuskan untuk pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat, peningkatan kualitas hidup, dan penanggulangan kemiskinan.
APBD Konsolidasian Ikut Menguat
Kinerja APBD konsolidasian 20 pemerintah daerah di Sumatera Barat juga menunjukkan peningkatan. Hingga Juni 2026, Pendapatan Daerah mencapai Rp12,75 triliun atau 47,63 persen dari target sebesar Rp26,78 triliun, meningkat 22,46 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2025. Kenaikan tersebut terutama ditopang oleh Pendapatan Transfer yang tumbuh 25,53 persen (yoy) dan masih mendominasi struktur pendapatan daerah dengan kontribusi sebesar 78,69 persen.
Di sisi belanja, realisasi Belanja Daerah mencapai Rp10,15 triliun atau 36,47 persen dari pagu Rp27,85 triliun. Secara nominal, belanja daerah meningkat 8,28 persen dibandingkan tahun sebelumnya, terutama didorong oleh kenaikan Belanja Operasi sebesar 13,02 persen (yoy).
Sejalan dengan arah kebijakan fiskal tahun 2026, belanja pemerintah daerah difokuskan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan melalui peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan ketahanan pangan dan energi, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat.
