PADANG, KLIKPOSITIF – Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Sumatera Barat (Sumbar) menggelar Forum Konsultasi Publik dan Survei Kepuasan Masyarakat pada layanan Perwakilan BKKBN Sumbar, Rabu, 22 April 2026 di Aula Balai Litbang BKKBN Sumbar.
Kegiatan yang dihadiri oleh Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat, jajaran OPD KB se-Sumatera Barat, serta para mitra kerja ini membahas 12 layanan unggulan yang kini dikelola oleh 9 Tim Kerja baru.
Kepala Perwakilan (Kaper) BKKBN Sumbar, Mardalena Wati Yulia M.Si. menjelaskan, kegiatan ini menjadi wadah untuk berdialog secara terbuka, memberikan saran dan masukan kepada BKKBN dalam pelayanan kepada masyarakat.
“Layanan publik tidak bisa dilakukan secara sepihak. Akan tetapi, butuh kolaborasi yang erat antara pemerintah, masyarakat dan lembaga pelayanan publik. Kegiatan ini menjadi langkah strategis pasca bertransformasinya BKKBN menjadi bagian dari Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, sekaligus persiapan menuju penilaian Zona Integritas Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (ZI-WBBM),” terangnya.
Mardalena menggunakan, komitmen institusinya untuk memberikan pelayanan yang tidak hanya cepat tetapi juga memberikan rasa aman.
“Tahun 2026 ini kami tidak hanya bicara administrasi. BKKBN bergerak di tiga lini sekaligus yakni layanan administrasi kependudukan, layanan barang publik seperti distribusi alat kontrasepsi gratis, dan layanan jasa seperti konseling. Semua terintegrasi dalam layanan Satyagatra yang melayani seluruh siklus kehidupan manusia,” ujar Mardalena.
Sementara Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumbar, Adel Wahidi pada kesempatan itu menyampaikan, tolak ukur dan standar layanan publik, serta pengaduan dan lama proses pengaduan.
Adel juga mengingatkan bahwa tingginya jumlah pengaduan ke Ombudsman dari Sumatera Barat menunjukkan tingginya literasi dan keberanian masyarakat untuk mengkritisi layanan.
Ia mendorong BKKBN untuk memperkuat sistem pengelolaan pengaduan internal agar tidak muncul fenomena “No Viral No Justice.
“Standar pelayanan publik itu bukan hanya tentang senyum petugas, tetapi juga jaminan rasa aman,” ujarnya.
Selain itu pada forum tersebut Adel juga menyoroti fenomena kesenjangan ayah” (father less) dalam pengasuhan di Sumbar.
“Saya mengusulkan inovasi jemput rapor oleh ibu. Biarkan ibu-ibu yang mengambil rapor agar sosok ayah juga terpanggil untuk lebih terlibat. Ini penting agar karakter anak tumbuh seimbang,” ujar Adel Wahidi.
