KLIKPOSITIF — Anggota DPD RI asal Sumatera Barat, Irman Gusman, menegaskan bahwa masa transisi pascabencana merupakan fase krusial yang akan menentukan keberhasilan rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab–rekon) di Sumatera Barat.
Penegasan tersebut disampaikan Irman dalam Diskusi dan Dialog Penanggulangan Bencana Sumatera Barat yang digelar di Kantor DPD Provinsi Sumatera Barat, Rabu (7/1) malam.
Diskusi bertema “Upaya dan Langkah-Langkah Strategis Masa Transisi Menuju Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera Barat” itu dihadiri unsur DPD RI, pemerintah daerah, akademisi, organisasi pers, pakar kebencanaan, serta tokoh masyarakat.
Irman menyampaikan bahwa fase tanggap darurat atas bencana banjir dan longsor yang melanda Sumatera Barat sejak 26 November 2025 telah berakhir. Saat ini, daerah memasuki masa transisi menuju rehabilitasi dan rekonstruksi yang menuntut perencanaan matang dan langkah strategis yang terukur.
“Kita telah melewati fase tanggap darurat. Sekarang Sumatera Barat berada pada masa transisi yang sangat menentukan. Keberhasilan rehabilitasi dan rekonstruksi sangat bergantung pada kualitas keputusan dan kebijakan yang diambil pada fase ini,” ujar Irman.
Mantan Ketua DPD RI dua periode itu menekankan pentingnya akurasi dan validasi data kerusakan serta kerugian dari 16 kabupaten dan kota terdampak sebagai dasar penyusunan Dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Sumatera Barat.
“Data harus akurat, terverifikasi, dan komprehensif. Tanpa basis data yang kuat, kebijakan pemulihan berisiko tidak tepat sasaran dan berpotensi menimbulkan kesenjangan,” tegasnya.
Selain itu, Irman mendorong percepatan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak, khususnya penyediaan hunian sementara (huntara), terlebih menjelang bulan Ramadhan. Menurutnya, pendekatan kemanusiaan harus menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan pascabencana.
Diskusi tersebut juga menyoroti perlunya langkah antisipatif terhadap potensi bencana susulan, mengingat kondisi cuaca yang belum stabil dan tingginya kerawanan bencana di sejumlah wilayah. Normalisasi dan pengerukan sungai dinilai sebagai kebutuhan mendesak dalam upaya pengurangan risiko bencana.
Dalam konteks pemulihan ekonomi, Irman menekankan pentingnya pelaksanaan program padat karya, pelibatan langsung masyarakat terdampak, serta penguatan sektor UMKM agar proses pemulihan berlangsung inklusif dan berkelanjutan.
“Jika dikelola dan dioptimalkan dengan baik, momentum rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana justru dapat menjadi titik balik penguatan ekonomi masyarakat,” ujarnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat, Arry Yuswandi, menyampaikan komitmen pemerintah daerah untuk memperkuat koordinasi lintas sektor selama masa transisi pascabencana. Ia menegaskan bahwa sinergi antara pemerintah, legislatif, akademisi, pers, dan masyarakat menjadi kunci pemulihan yang terarah dan terukur.
Diskusi dan dialog tersebut diharapkan menghasilkan kesepahaman bersama terkait prioritas masa transisi, rekomendasi strategis untuk penyempurnaan dokumen R3P Sumatera Barat, serta penguatan komitmen kolaborasi lintas sektor dalam pemulihan dan mitigasi bencana jangka panjang.
Irman menutup diskusi dengan menegaskan komitmennya untuk terus mengawal proses pemulihan pascabencana di Sumatera Barat agar daerah tidak hanya pulih, tetapi bangkit dengan fondasi ketangguhan yang lebih kuat ke depan. (*)
