PADANG, KLIKPOSITIF — Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka, meninjau langsung penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) di Kantor PT Pos Indonesia Padang, Rabu (30/7/2025).
Selain dihadiri Wapres Gibran, hadir Menaker Yassierli didampingi oleh Gubernur Sumatra Barat H. Mahyeldi Ansharullah, S.P., Dirut BPJS Ketenagakerjaan Pramudya Iriawan Buntoro, Plt. Dirut PT Pos Indonesia (Persero) Endy Abdurrahman, Direktur Bisnis Jada Keuangan Pos Indonesia Haris dan sejumlah penerima BSU.
Dalam kunjungan itu, Gibran menekankan pentingnya pemanfaatan bantuan untuk memenuhi kebutuhan pokok para penerima BSU. Ia mengimbau agar dana BSU tidak digunakan untuk judi online dan membeli rokok.
“Jangan digunakan untuk berjudi online. Kepada para bapak, saya juga ingatkan, setelah menerima bantuan, jangan langsung ke warung beli rokok. Dahulukan kebutuhan pokok, seperti membeli sembako dan perlengkapan sekolah anak-anak, apalagi ini sudah masuk tahun ajaran baru,” kata dia.
Lebih lanjut Gibran menyoroti perlunya percepatan realisasi penyaluran BSU, terutama di wilayah-wilayah yang sulit dijangkau. Sebagaimana instruksi langsung dari Presiden RI, Prabowo Subianto, penyaluran BSU harus diselesaikan secara menyeluruh.
“Karena ini adalah program dari Bapak Presiden, maka realisasinya harus mencapai 100 persen,” tegas dia.
“Mengingat kita sudah memasuki akhir bulan, tantangan ke depan kemungkinan besar ada di daerah-daerah terpencil. Untuk itu, dibutuhkan kerja sama yang solid dengan pemerintah daerah,” tambahnya.
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli dalam laporannya mengungkapkan sejumlah tantangan dalam proses penyaluran, terutama bagi pekerja di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T) serta pekerja dengan sistem kerja bergilir (on-off), yang menghadapi kesulitan dalam mengakses layanan PT Pos Indonesia, serta kendala teknis dalam pendataan.
“Kami terus berupaya mengejar target. Idealnya, akhir Juli ini kita sudah mendekati 100 persen. Namun, beberapa kendala memang tidak bisa dihindari,” ujarnya.
Sebagai informasi, Secara nasional, hingga 29 Juli 2025, BSU telah disalurkan kepada 14.775.563 pekerja atau 92,63 persen dari total target. Di Provinsi Sumatera Barat, realisasi penyaluran mencapai 95,33 persen, dengan Kota Padang mencatatkan 60.008 penerima atau 94,53 persen.
Program ini menyasar para pekerja yang terdampak secara ekonomi, namun belum menerima bantuan sosial lainnya, seperti Program Keluarga Harapan (PKH). Sasaran utamanya adalah pekerja dengan upah maksimal Rp3,5 juta atau sesuai upah minimum wilayah masing-masing, yang aktif terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan per 30 April 2025.
Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Pramudya Iriawan Buntoro, menyampaikan apresiasinya atas dukungan Kementerian Ketenagakerjaan dalam mendukung peran BPJS Ketenagakerjaan sebagai mitra utama dalam proses validasi data penerima bantuan.
“Kami BPJS Ketenagakerjaan berperan untuk menyediakan data penerima BSU, karena salah satu kriteria penerima BSU adalah peserta BPJS Ketenagakerjaan aktif. Kami juga mendorong kepada peserta agar dapat melakukan pemuktakhiran data, sehingga peserta tidak hanya menerima BSU saja tetapi juga pekerja akan menerima perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan,” ungkap Pramudya.
Sementara itu, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Padang Husaini mengatakan, bahwa BSU adalah bukti konkret manfaat dari kepesertaan aktif dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan. Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi dengan PT Pos Indonesia dan Bank Himbara untuk menjangkau pekerja hingga ke pelosok negeri.
“Menjadi peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan berarti bergabung dalam ekosistem perlindungan negara. Kami mengajak seluruh pekerja, khususnya yang belum terdaftar, untuk segera memastikan dirinya terlindungi. Dengan perlindungan ini, pekerja dapat bekerja dengan tenang. Pekerja dapat Kerja Keras Bebas Cemas,” pungkasnya.
