PADANG, KLIKPOSITIF- Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov ) Sumbar, Yozawardi Usama Putra mengatakan, bakal menindaklanjuti dengan mempelajari surat utang berbasis Obligasi dan Sukuk yang diungkapkan Gubernur Mahyeldi di sela retret di Magelang.
Ia mengatakan, pihaknya saat sedang mempersiapkan kajian untuk menindaklanjuti hal tersebut. Terlebih, setelah adanya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) 10/2024, dalam meningkatkan pengawasan dan keterbukaan informasi atas penerbitan Obligasi dan Sukuk Daerah.
“Karena regulasi yang masih perlu dipelajari dan terbitnya POJK 10/2024 yang kemaren baru sudah disosialisasikan di Sumbar oleh Departemen pasar modal OJK pusat,”ungkapnya saat dihubungi Klikpositif, Senin 24 Februari 2025.
Ia menyebutkan, surat utang berbasis obligasi dan sukuk adalah salah satu peluang bagi Sumbar dalam pembiayaan pembangunan mengingatkan kondisi fiskal yang terbatas.
“Namun ini peluang bagi sumbar, krn terbatasnya fiskal untuk pembiayaan pembangunan daerah,” terangnya.
Sebelumnya Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah, seperti yang diterbitkan Tirto.Id, mengungkap bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Barat (Sumbar) akan menerbitkan surat utang berbasis obligasi dan sukuk untuk pembangunan Sumatera Barat. Ia mengklaim, obligasi dan sukuk bunga dapat dibeli oleh para perantau Minang yang banyak bermukim di Jakarta.
Mahyeldi mengklaim bahwa perputaran uang yang dihasilkan oleh para perantau Minang, terutama yang bermukim di Jakarta bisa mencapai Rp 12 triliun. Oleh karena itu, Mahyeldi hendak memanfaatkan potensi perputaran uang itu untuk pembangunan Sumatera Barat.
“Ya mau-enggak-mau kita harus lakukan itu, karena potensi kita ada karena Rp12 triliun per tahun orang yang ber-KTP Padang, uangnya ada di Jakarta,” kata Mahyeldi di sela agenda retret pembekalan kepala daerah di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah, Minggu (23/2/2025).
Politikus PKS ini menceritakan bahwa sejak muncul surat edaran dari Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan, Pemprov Sumbar harus mengefisiensi anggaran mencapai RP140 miliar. Jumlah itu dipangkas dari biaya infrastruktur baik untuk pembangunan ataupun pemeliharaan.
“Itu total kita Rp140-an miliar, dan yang terakhir kan banyak di infrastruktur,” katanya.
