PESSEL, KLIKPOSITIF- Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Sumatera Barat mengungkapkan penurunan prevalensi angka stunting butuh peran seluruh pihak dalam menanganinya.
Hal itu disampaikan Sekretaris BKKBN Sumatera Barat, Nova Dewita saat menghadiri kegiatan forum koordinasi stunting dalam meningkatkan kolaborasi dan sinergitas percepatan penurunan stunting di Kabupaten Pesisir Selatan, Selasa, 25 Juli 2023.
Sekretaris BKKBN Sumatera Barat, Nova Dewita mengatakan, target penurunan angka stunting merupakan amanat dari Presiden Joko Widodo. Presiden menargetkan angka stunting secara nasional turun jadi 14 persen pada 2024, dari 21,6 persen pada 2022.
“Jadi waktu dalam satu setengah tahun ini sesuai dengan yang diamanatkan bapak Presiden, kita berharap dapat tercapai angka stunting 14 persen nantinya,” ungkapnya saat diwawancara wartawan.
Berdasarkan data BKKBN, angka stunting di Sumatera Barat naik 1,9 persen. Angka itu dari tahun 2021 yang hanya tercatat sebesar 23,3 persen. Angka itu naik seiring dengan naik angka stunting di 7 kabupaten/kota di Sumatera Barat.
7 kabupaten/kota tersebut, diantaranya Dharmasraya dari 19,5 persen menjadi 24,6 persen pada 2022, Pasaman Barat 24,0 persen menjadi 35,5 persen, Mentawai 27,3 menjadi 32,0, Solok Selatan 24,5 menjadi 31,7, Pesisir Selatan 25,2 menjadi 29,8 persen, Agam 19,1 menjadi 24,6 dan Padang 18,9 menjadi 19,5 persen.
Nova Dewita menjelaskan, untuk memperkuat dalam penanganan penurunan angka stunting di seluruh daerah perlu peran langsung keluarga dan stakeholder pemerintah daerah dalam menindaklanjutinya. Itu mulai dari pola asuh, hingga pelayanan pemerintah daerah dalam memfasilitasi.
“Diperkuat bagaimana peningkatan pemahaman keluarga dalam rangka pengasuhan, bagaimana pola asuh yang baik dari keluarga, supaya anak bisa berkembang dengan baik. Dan intervensi ini dimulai dari hulu, dimulai dari remaja, dimulai calon pengantin,” terangnya.
Sementara itu, Wakil Bupati Pessel, Rudy Hariyansyah mengungkapkan, rapat forum koordinasi stunting yang diadakan kali ini merupakan evaluasi kinerja pemerintah kabupaten Pesisir Selatan dalam penanganan stunting semester 1 tahun 2023.
Ia mengimbau, agar pihaknya mulai dari pemerintah kecamatan dan nagari untuk berpacu dalam melakukan menggerakkan penanganan stunting ini. Mulai dari sosialisasi lintas kelompok masyarakat, hingga tingkat keluarga.
“Hasil data SSGI di Pessel prevalensi stuntingnya naik 4,6 persen. Dimana tahun 2021 itu tercatat 25,2 persen. Dan ini akan kami maksimalkan lagi,” terangnya.
Ia menjelaskan, dalam penanganan stunting, tidak hanya pemerintah daerah. Namun, hal itu perlu kerjasama stakeholder serta masyarakat dalam menangani.
“Percepatan penurunan angka prevalensi stunting, harapannya forum ini tidak hanya ada di Kabupaten, namun juga di tingkat kecamatan,”ujarnya.
