PADANG, KLIKPOSITIF – Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Gerindra Andre Rosiade mengatakan pihaknya berencana memanggil PT Lippo Cikarang Tbk terkait permasalahan Meikarta.
Selain memanggil PT Lippi Cikarang, Tbk, Komisi VI juga akan meninjau langsung proyek Meikarta pekan depan. Salah satunya, untuk mengetahui kondisi bangunan apartemen Meikarta.
“Komisi VI akan lakukan peninjauan langsung ke Meikarta. Dan itu, kami lakukan seusai pemanggilan bos Lippo Senin depan pukul 14.00 WIB. Besoknya, kami langsung sidak ke lapangan, ke Meikarta, karena sudah kelewatan,” kata Andre dalam keterangan resminya, Sabtu (11/2).
Bahkan, kata Andre melanjutkan, pimpinan DPD langsung yang akan memimpin. “Selasa, Pak Dasco langsung memimpin ke lapangan, melibatkan Komisi III, Komisi VI, Komisi XI. Jadi Insya Allah pilihan para korban Meikarta melapor ke DPR tidak salah, karena kami bertugas membela nasib rakyat,” tegas Ketua DPD Gerindra Sumbar ini.
Menurut Andre, disebutkan Komisi VI DPR RI meradang setelah PT MSU absen panggilan perdana rapat dengar pendapat umum (RDPU). Rapat itu telah dijadwalkan digelar pada Rabu (25/1). Namun PT MSU, yang merupakan anak usaha Lippo, absen tanpa keterangan.
Akhirnya Komisi VI memutuskan tiga kesimpulan dari RDPU yang tidak dihadiri pengembang Meikarta tersebut. Pertama, Presiden Direktur PT MSU tidak hadir dan tidak memberikan keterangan.
Kedua, Komisi VI mengusulkan untuk dilakukannya rapat gabungan bersama Komisi III dan Komisi XI DPR RI. Ketiga, Komisi VI DPR akan mengirim undangan kedua kepada pihak PT MSU dan mengundang Lippo Group.
Sebelumnya, Perkumpulan Komunitas Peduli Konsumen Meikarta (PKPKM) melakukan audiensi dengan Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad. Korban Meikarta meminta uang yang telah disetorkan ke pihak Meikarta dikembalikan.
“Kami minta uang kami bisa dikembalikan,” kata Ketua Perkumpulan KPKM Aep Mulyana menyampaikan keluhan pihaknya di depan Pimpinan DPR RI.
Dia meminta haknya kembali terkait proyek Meikarta yang nyatanya tak rampung. “Yang pertama, kita meminta hak kembali ya atas unit yang sudah dibeli konsumen. Kita sampai sekarang ini itu memang masih belum jelas keberadaannya,” kata Aep dalam kesempatan yang sama.
Wakil Ketua DPR Dasco memastikan pihaknya mendukung pergerakan ekonomi dan pembangunan. Namun, menurutnya, hal ini harus dipastikan tidak melanggar hukum dan hak orang lain.
“Kami bukan tidak mendukung pergerakan ekonomi dan pembangunan, kami sangat mendukung itu, baik dari sisi pembangunan dan investasi, tapi juga kami ingin itu juga diiringi dengan langkah pengembang yang baik, proven, dan tidak langgar hukum dan jangan sampai kemudian ada orang yang mempunyai hak kemudian melakukan hak konstitusional malah dipidanakan,” katanya. (*/rel)
