JAKARTA, KLIKPOSITIF – Manajemen Meikarta (PT Mahkota Sentosa Utama) mangkir dari panggilan Komisi VI DPR RI. Langkah selanjutnya, DPR akan memanggil Bos Lippo Group, James Riady.
“Pimpinan saya usulkan bukan Meikarta lagi yang dipanggil, tapi langsung pemilik perusahaan Keluarga James Riady, harus kita undang,” kata anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Gerindra, Andre Rosiade di Gedung DPR, Rabu (25/1/2023) lalu.
Rencananya, sebut Andre, pemanggilan James Riady dilakukan 13 Februari 2023. Langkah itu dilakukan, karena manajemen Meikarta hanya berperan sebagai karyawan. Sementara pengambilan keputusan menurut Andre, ada di tangan keluarga besar James Riady.
“Manajemen Meikarta kan karyawan. Kita undang saja konglomerasinya langsung. Karena diduga yang ambil keputusan keluarga besar itu, bukan lagi karyawan PT Mahkota Sentosa Utama,” jelas Ketua DPD Partai Gerindra Sumbar ini.
Ketua Harian DPP Ikatan Keluarga Minang (IKM) ini juga mengusulkan adanya rapat gabungan komisi VI, III, dan komisi XII. Jika pihak Meikarta tidak juga kooperatif ia mengusulkan adanya pansus.
“Ini bentuk penzaliman luar biasa. Bayangkan konsumen beli, cicil, dan menuntut hak mereka malah dituntut balik. Artinya, ada intimidasi dari oligarki,” kata anggota Dewan Pembina DPP Gerindra ini.
Andre Rosiade, menjelaskan terkait pemanggilan manajemen Meikarta ini. Dia menyebut ada pengaduan dari konsumen yang merasa dirugikan dan secara perdata dengan nilai Rp 56 miliar.
“DPR sengaja memanggil untuk melakukan advokasi terhadap konsumen yang dirugikan, masyarakat yang dirugikan,” kata Andre.pD
Andre juga mengatakan bahwa dipanggilnya Bos Lippo nantinya tetap akan melewati berapa agenda, pertama bagaimana Meikarta mencabut laporannya kepada masyarakat konsumen itu soal tuntutan Rp 56 miliar.
“Karena, tidak masuk akal dan menzalimi konsumen, masyarakat yang sudah membeli malah dituntut karena menuntut haknya,” kata Andre.
Kedua, lanjut Andre, Komisi VI DPR akan meminta solusi konkrit dari manajemen Meikarta bagaimana memenuhi hak-hak dari para konsumen yang telah dirugikan.
“Itu dua agendanya, dan kita menunggu niat baik dari Meikarta dan mengharapkan kehadiran manajemen Meikarta,” tegas Andre.
Andre menambahkan, Komisi VI DPR tidak akan ragu dalam menangani kasus ini. “Jika manajemen Meikarta tidak kooperatif dan berlaku sewenang-wenang kepada konsumen yang menuntut haknya, bukan mustahil segera dibentuk pansus Meikarta,” pungkas Andre. (*)
