KLIKPOSITIF – Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Sumatera Barat meminta pemerintah untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional dengan kenaikan harga BBM.
Hal itu diungkapkan oleh Ketua KNPI Sumbar, Nanda Satria. Ia mengatakan, kenaikan harga BBM ini bisa berdampak buruk terhadap masyarakat kurang mampu.
Sebab, kebijakan itu bisa turut mendongkrak kenaikan harga bahan pangan yang beriringan dengan kenaikan upah distribusi.
“Kenaikan harga BBM ini menekan daya beli warga kurang mampu, sehingga memperpanjang rantai kemiskinan,” katanya pada Klikpositif.
Nanda menjelaskan, pemerintah perlu memikirkan urgensi penyelamatan negara selain dengan memotong subsidi BBM yang telah mencapai Rp502 triliun pada tahun 2022.
“Kami meminta agar pemerintah arif dalam melakukan pengalihan subsidi ini. Jangan sampai malah rakyat kecil tidak kebagian.”
“Di sisi lain, perlu upaya optimalisasi sehingga rakyat miskin benar-benar bisa menikmati subsidi. Bukan oleh masyarakat berekonomi menengah ke atas,” ucap Nanda.
Terkait penyaluran bantuan, ia meminta pemerintah perlu melakukan aksi cepat. Sebab jika lambat, bisa berdampak terhadap laju roda perekonomian nasional dan daerah.
Apalagi kata dia, Indonesia saat ini tengah berjuang untuk membangkitkan kembali sektor perekonomian di tengah penurunan kasus Covid-19.
“Perlu aksi cepat dari pemerintah agar ekonomi masyarakat tetap terjaga. Di sisi lain, pengawasannya juga perlu diperketat dan dijaga agar tak jatuh ke tangan yang salah,” paparnya.
Dorong Aspirasi Pemuda
Di sisi lain, Ketua Angkatan Muda Kabah (AMK) Sumbar itu juga mendorong penyampaian aspirasi rakyat terkait kenaikan harga BBM ini.
Ia menilai, penyampaian aspirasi tersebut penting, karena disanalah peran kontrol dari masyarakat berjalan.
Tak cuma itu, penyampaian aspirasi ini bagi Nanda adalah wujud dari praktek demokrasi Indonesia yang sesuai dengan ideologi Pancasila.
“Kami mendukung penyampaian aspirasi oleh masyarakat, apalagi dari pemuda.”
“Pemuda agaknya perlu menjalankan fungsi kontrol terhadap kebijakan pemerintah, demi kepentingan rakyat,” jelasnya.
Namun, ia mengimbau, agar penyampaian aspirasi ini dilakukan dengan damai, tidak anarkis.
“Penyampaian aspirasi dengan damai ini penting demi menjaga kondusifitas nasional.”
“Kritik yang disampaikan pun perlu memuat kajian yang komprehensif, sehingga keterbukaan pikiran lewat aksi damai bisa didengar,” pungkasnya kemudian.(*)
