PADANG, KLIKPOSIITIF – Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra Andre Rosiade tampil dalam acara “Catatan Demokrasi” TV One, Selasa (5/6/2022) malam.
Andre hadir bersama ekonom senior Faisal Basri, Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga dan pakar kebijakan publik Achmad Nur Hidayat.
Pada acara yang disebut-sebut sebagai pengganti Indonesia Lawyer Club (ILC) itu, Andre membeberkan kinerjanya sebagai anggota DPR, baik pribadi, komisi ataupun secara umum.
Dalam dialog yang dipandu Andromeda Mercury dan Maria Assegaf yang bertema TV One ‘Harga-harga naik, kok DPR foya-foya?’ Andre Rosiade sempat berdebat dengan Achmad Nur Hidayat.
Andre membela saat DPR dianggap tak bekerja baik karena hebohnya anggaran pengadaan gorden untuk rumah dinas sebesar Rp48 miliar.
Andre menegaskan, anggota DPR RI tidak mengurusi gorden tapi tugasnya menyerap dan mengeksekusi aspirasi rakyat. Kalaupun anggaran itu dicoret, dia tidak memermasalahkanya.
Andre menyinggung fasilitas ruangan anggota DPR dengan pejabat eselon 2 dan eselon 3 lembaga Kementerian sangat timpang.
“Sekarang kalau datang ke lantai 17 Nusantara 1 sangat memprihatinkan. Tapi, kami nggak pernah mengeluh, Kami tetap bekerja menerima rakyat yang datang memberikan aspirasi, rapat, hearing dan lainnya,” kata Andre yang memrotes kalau DPR seolah-olah didelegitimasi dengan pandangan negatif.
Menurut ketua DPD Partai Gerindra Sumbar ini, sebagai Anggota Komisi VI DPR yang bermitra dengan Kementerian Perdagangan, Kementerian BUMN dan Kementerian Koperasi UMKM, Andre ikut mengawasi pemerintah dengan memanggil menteri terkait untuk memastikan harga-harga kebutuhan barang pokok itu rendah dan tersedia.
Andre mengatakan salah satu tugasnya akhir-akhir ini adalah memastikan minyak goreng didistribusikan baik untuk rakyat. Dia menekankan bahwa DPR akan terus mengontrol pemerintah dengan segala kebijakan dan perkembangan yang ada.
Kemudian, ia menyebut tugas Komisi VI DPR lainnya berupaya menyelamatkan maskapai penerbangan BUMN Garuda Indonesia. “Banyak hal yang kami kerjakan. Bukan sebatas membahas UU,” jawab Andre.
Andre pun tak memungkiri ada kalanya DPR juga kecewa dengan kebijakan pemerintah. Apalagi jika sudah mengingatkanya berkali-kali. Termasuk soal minyak goreng yang langka dan mahal.
“Kami sudah memberikan kritikan, masukan dan lainnya. Silahkan baca, tonton rapat-rapat kami dan bagaimana rekam jejak kami yang kecewa dengan keputusan pemerintah itu,” kata Andre.
Ketua Harian DPP Ikatan Keluarga Minang (IKM) itu meminta kepada semua pihak, agar semua persoalan yang terjadi di Tanah Air jangan seolah-olah menjadi kesalahan DPR.
DPR bukan hanya mengawasi UU semata, tapi banyak hal yang dikerjakan. Untuk Undang Undang, ada Badan Legislasi atau Baleg yang mengurusi itu. Dia beralasan dirinya bukan anggota Baleg. DPR sudah bekerja dan mengawasi pemerintah.
“Untuk kebijakan di Indonesia, bisa disaksikan bagaimana DPR bekerja. Tapi, sekali lagi keputusan itu bukan hanya di DPR tetapi pemerintah. Dan, kita sudah mempertanyakan. Kami sebagai wakil rakyat akan terus berjuang untuk kepentingan masyarakat,” ujar Andre dari daerah pemilihan Sumbar 1 ini. (*)
