PADANG, KLIKPOSITIF – Berdasarkan data Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) 2021 angka prevalensi stunting di Sumbar 23,3, lebih rendah dari tingkat nasional yakni 24,4.
Meskipun demikian, ada 9 Kabupaten Kota dengan prevalensi stunting yang tinggi dari angka provinsi antara lain Kabupaten Solok (40.1), Pasaman (30.2), Sijunjung (30.1), Padang Pariaman (28.3), Lima Puluh Kota (28.2), Mentawai (27.3), Pesisir Selatan (25.2), Solok Selatan (24.5) dan Pasaman Barat (24.0).
Kepala Perwakilan BKKBN Sumbar Fatmawati mengatakan dari hasil SSGI itu dilakukan upaya yang masif untuk melakukan percepatan penurunan angka stunting.
Salah satunya melalui intervensi secara spesifik dan sensitive agar prevalensi stunting di kabupaten kota khususnya, Sumatera Barat umumnya mengalami penurunan.
“Kami sangat berharap bantuan dan kerja sama Bapak/Ibu semua pihak yang terkait untuk membantu percepatan penurunan stunting,” ujar Fatmawati saat kegiatan “Koordinasi Lintas Sektor Percepatan Penurunan Stunting di Sumbar” di Hotel Santika Premiere Padang, Kamis (10/2).
Perwakilan BKKBN Sumbar, telah berupaya dengan membentuk Tim Pendamping Keluarga (TPK) yang berjumlah kurang lebih 10.059 orang yang tersebar di setiap kelurahan/nagari/desa. TPK tersebut terdiri dari Bidan, Kader PKK dan Kader KB. Mereka diberikan tugas untuk melakukan pendampingan terhadap calon pengantin, pasang usia subur yang hamil, pasangan usia subur pasca melahirkan sampai dengan memiliki anak baduta dan balita.
Fatmawati menyampaikan sebelumnya TPK sudah dilatih dan diorientasi, oleh karena itu keberadaan TPK sangat strategis sebagai ujung tombak dalam percepatan penurunan stunting.
TPK tidak hanya di tingkat provinsi dan kabupaten kota tapi hingga kecamatan ada yang namanya Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) sebagai tim yang akan melakukan intervensi secara konvergen. “SK TPPS tingkat provinsi draftnya sudah selesai dan mudah-mudahan segera rampung. Kami harapkan lintas sektor di Kabupaten Kota juga dapat segera membentuk TPPS tingkat Kab/Kota dan Kecamatan,” ulasnya.
Selain itu, kerja sama BKKBN dengan forum rektor juga salah satu upaya membantu percepatan penurunan stunting, beberapa Perguruan Tinggi di Sumatera Barat siap membantu dengan program kampus merdeka, pembekalan kepada mahasiswa baru, KKN tematik, kuliah umum, pengabdian masyarakat dan penelitian-penelitian berkaitan dengan stunting.
Deputi Bidang KSPK BKKBN Nopian Andusti mengatakan, sesuai arahan Presiden RI Jokowi angka stunting di Indonesia harus turun menjadi 14 persen di tahun 2024 nanti.
“Kami berharap gubernur dan pemerintah kabupaten kota memili strategi konkret untuk menurunkan angka stunting di daerahnya,” ujar Nopian.
Sebab, tahun 2045 Indonesia sudah memasuki bonus demografi, generasi emas yang cerdas secara intelektual dan emosional. “Saya optimis Sumbar akan mencapai penurunan angka stunting yang tinggi, tentunya dengan bergerak secara bersama dan merangkul semua lini,” tuturnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Sumbar Hansasri menyebutkan perlunya kesadaran semua pihak untuk menurunkan angka stunting di Sumbar. Disisi lain juga dibutuhkan anggaran untuk itu
“Program manjujai masuk dalam salah satu program stunting di Sumbar, di samping banyak lagi program lainnya. Kita jangan sampai meninggalkan generasi yang lemah, atau dalam keadaan stunting,” ujarnya.
Menurutnya, penurunan angka stunting di Sumbar beberapa tahun ini mengalami kemajuan. Penurunan dari angka 27 persen ke angka 23 persen, penurunan ini dinilai cukup siginifikan.
“Selain itu, program posyandu dan bina keluarga juga turut berperan dalam menurunkan prevalensi angka stunting,” ulasnya.
Dia berharap, kabupaten kota segera menyusun rencana strategis dan rencana bersama supaya penurunan angka stunting dapat dilakukan oleh semua pihak.
