PADANG, KLIKPOSITIF — PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 2 Teluk Bayur menggelar Coffee Morning Unsur Maritim Pelabuhan Teluk Tahun 2022, di Hotel Truntum, Rabu (19/1/2022).
Coffee Morning bertemakan Mewujudkan Pelabuhan Teluk Bayur Bersih Melayani, Dalam Rangka Mendukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Barat.
Dalam kesempatan tersebut, dalam menjaga pelayanan pelabuhan yang bersih dari tindakan pungutan liar (Pungli), korupsi, curang, dan pemerasan, dikukan penandatanganan pakta integritas bersama unsur maritim pelabuhan.
Kegiatan penandatanganan pakta integritas tersebut bertujuan agar mewujudkan pelabuhan Teluk Bayur bersih dalam hal melayani dan dalam rangka mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatra Barat (Sumbar) tahun 2022.
General Manager (GM) PT Pelindo (Persero) Regional 2 Teluk Bayur, Nunu Husnul Khitam mengatakan, pelaksanaan kegiatan pakta integritas antara PT Pelindo Regional 2 Teluk Bayur dengan unsur kemaritiman merupakan tindak lanjut dari pemerintah pusat.
Ia menambahkan, pakta integritas tersebut merupakan langkah dan upaya bersama dari seluruh unsur kemaritiman Provinsi Sumbar dalam rangka menekan dan menurunkan logistic cost atau biaya logistik agar perekonomian di Sumbar semakin meningkat.
“Jadi kegiatan ini melibatkan seluruh stakeholder atau unsur kemaritiman agar bersama-sama berkomitmen untuk mengantisipasi tindakan pungli, korupsi, dan lainnya,” jelasnya.
Nunu mengungkapkan, terdapat beberapa poin penting dalam pakta integritas antara Pelindo Regional 2 Teluk Bayur dengan unsur kemaritiman di antaranya melakukan tugas dengan penuh kejujuran, dedikasi, serta tanggung jawab yang tinggi dalam permintaan pelayanan pelabuhan.
Kedua, berperan aktif dalam mencegah timbulnya praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Ketiga, tidak akan memberi baik secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk lainnya.
“Selanjutnya, apabila dalam pelaksanaannya masing-masing pihak terbukti secara sah dan menyakinkan melanggar dan tidak melaksanakannya, maka akan diberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku baik hukum, sanksi perusahaan maupun sanksi moral,” tukasnya.
Sementara itu Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Provinsi Sumbar, Anwarudin Sulistiyono mengatakan, pihaknya sangat mendukung pelaksanaan pakta integritas yang dilakukan oleh Pelindo Regional 2 Teluk Bayur dan unsur kemaritiman Sumbar.
Ia mengungkapkan, kegiatan tersebut merupakan salah satu langkah dan upaya bagaimana menciptakan pelabuhan Teluk Bayur yang dikelola oleh Pelindo Regional 2 Teluk Bayur bisa bersih dari praktek pungli, korupsi, suap, dan lainnya.
“Kegiatan ini sangat bagus karena paralel dengan kegiatan atau program dari Jaksa Agung yakni mengaktifkan kegiatan pemberantasan mafia pelabuhan, bandara, tanah, dan lainnya,” katanya.
Ditambahkan, jika pakta integritas yang telah ditandatangani langsung diterapkan dalam pelayanan, maka akan berdampak positif terhadap tidak adanya praktek mafia di Provinsi Sumbar khususnya di pelabuhan Teluk Bayur.
Anwarudin menyampaikan, pihaknya akan berpartisipasi dalam melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap penerapan pakta integritas dari unsur kemaritiman. “Jadi jangan ada pungli dan sebagainya sehingga logistic cost bisa ditekan sedemikian rupa,” jelasnya.
Dalam pengawasan dan pemantauan, ada tim khusus yang akan melakukan yakni Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Mafia Pelabuhan. Diharapkan dengan adanya Satgas tersebut, segala praktek kecurangan bisa diantisipasi.
Terpisah, Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas II Teluk Bayur, Wigyo menjelaskan, pakta integritas bertujuan untuk menyatukan komitmen agar pelayanan di pelabuhan Teluk Bayur bisa lebih transparan, cepat, dan akuntabel.
Disebutkan, target yang ingin dicapai dari pakta integritas tersebut adalah semua pelayan di pelabuhan Teluk Bayur baik di KSOP, Pelindo Regional 2 Teluk Bayur, dan di kantor unsur kemaritiman di Provinsi Sumbar.
“Salah satu untuk mewujudkannya adalah dengan menggunakan sistem online di setiap layanan yang ada di pelabuhan Teluk Bayur agar terhindar dari praktek pungli, suap, korupsi, dan lainnya,” tukasnya.