Pessel, Klikpositif – Ratusan perangkat nagari di Kabupaten Pesisir Selatan menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Bupati, Senin (20/3/2023) pagi. Aksi massa yang tergabung dalam Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) menuntut Bupati untuk membatalkan wacana pemotongan gaji dan penghapusan tunjangan.
Dari pantauan Klikpositif di lokasi, massa awalnya berkumpul di Taman Spora sekitar pukul 10.30 WIB. Massa kemudian bergerak menuju kantor Bupati Pesisir Selatan. Dalam aksinya, massa membawa sejumlah spanduk yang berisikan penolakanakan.
“Pak Bupati, kok indak mampu manambah, jan mangurangi, pariuak kami lah tabaliek pak (Pak Bupati, kalau tidak mampu menambah, jangan mengurangi, periuk kami sudah terbalik pak),” tulis masaa dalam spanduk yang dibawanya.
Massa aksi yang hendak memasuki lapangan upacara kantor Bupati Pesisir Selatan sempat dihalangi oleh petugas yang berjaga. Akses pintu masuk ditutup, sehingga massa hanya bisa menyampaikan orasi di luar pagar kantor bupati.
Dalam orasinya, Ketua PPDI Pessel, Efi Sofyan menyampaikan, persoalan penghasilan merupakan hak dari para perangkat nagari. Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan harus merealisasikan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan.
“Kami menolak adanya wacana pengurangan penghasilan tetap perangkat nagari, wali nagari dan Bamus nagari. Kemudian penghapusan tunjangan,” ungkap Efi Sofyan.
Setelah beberapa saat menggelar orasi di depan Kantor Bupati, Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan kemudian bersedia untuk melakukan audiensi. Perwakilan massa diterima Sekda Pessel, Mawardi Roska dan dihadiri Kapolres Pessel, AKBP Novianto Taryono.
Rencananya, Perbup tentang pengurangan gaji dan tunjangan perangkat nagari, wali nagari dan Bamus akan ditandatangani oleh Pak Bupati hari Jumat depan. Saat ini sedang harmonisasi lanjutan dengan pemerintah provinsi.
