PESSEL, KLIKPOSITIF– Petisi 'Selamatkan Pesisir Selatan' terus bergulir. Dukungan terus mengalir dan telah mencapai hingga puluhan ribu tanda tangan disertai Kartu Tanda Penduduk (KTP), sejak 5 Maret 2021 lalu.
Koordinator Petisi, M. Adli mengungkapkan, hingga hari tadi, Senin 8 Maret pihak bersama koordinator kecamatan hingga nagari masih terus mengumpulkan dukungan petisi sesuai tujuan yang akan dicapai.
“Ini patut kita apresiasi. Semangatnya yang sama untuk kedaulatan daerah. Mereka tidak ingin ada upaya kelompok atau pribadi yang ingin merusak daerah ini,” ungkap M. Adli pada KLIKPOSITIF dan beberapa wartawan, di Painan, Senin 8 Maret 2021.
Ia menjelaskan, selama 4 hari bergulir ia sudah mengumpulkan tanda tangan. Tidak hanya itu petisi juga dilampirkan dengan KTP dan hari Senin 8 Maret sudah mencapai hingga 30 ribuan.
“Sekitar 30 ribu sudah ada. Petisi 'Selamatkan Pesisir Selatan' lahir sebagai bentuk dukungan masyarakat terhadap pemerintahan daerah yang sah,” terangnya.
Menurutnya, saat ini masyarakat harus bergerak bersama dalam menghalangi pihak-pihak yang tidak ingin roda pemerintahan berjalan baik. Karena fakta kekinian usai Pilkada kondisi masyarakat sudah terkotak-kotak.
“Fenomena itu sangat terasa di berbagai jejaring media sosial. Caci maki dan umpatan seakan sudah hal biasa. Padahal, mereka sama-sama masyarakat Pesisir Selatan,” terangnya.
Padahal seharusnya, hal itu tidak terjadi karena masyarakat sebagai pemegang daulat tertinggi sudah memberikan mandat pada Rusma Yul Anwar-Rudi Hariansyah sebagai bupati-wakil bupati,dengan dukungan lebih dari 128 ribu suara di Pilkada 2020.
“Upaya-upaya itu pun kini mulai merusak tatanan kehidupan sosial di tengah masyarakat,” tuturnya.
Karena itu, lanjutnya harus ada antisipasi dalam bentuk sikap, sehingga tidak menjadi ancaman bagi keamanan dan keutuhan daerah. Sebab, kedaulatan daerah adalah simbol kekuatan sebuah negara.
Apalagi, Presiden Joko Widodo dalam salah satu nawa citanya secara jelas menyatakan membangun mulai dari pinggir. Artinya, ulas M. Adli, Petisi Selamatkan Pesisir Selatan sesuai dengan nawa cita presiden.
“Jadi, ruhnya sama, yakni terwujudnya pembangunan berkualitas di daerah, baik dari sisi sosial, ekonomi maupun budaya,” tegas pria yang juga merupakan Ketua Koalisi Masyarakat Selamatkan Pesisir Selatan itu.
Adapun poin-poin dalam Petisi adalah:
I. Mendesak MA untuk menerima Kasasi dan mengabulkan segala tuntutan Rusma Yul Anwar demi masyarakat Pesisir Selatan yang berkeadilan.
II. Memberikan kepercayaan secara penuh pada Rusma Yul Anwar sebagai bupati untuk memimpin Pesisir Selatan, sesuai Visi-Misinya.
III. Menegaskan pada DPRD untuk tidak menggelar kegiatan apa pun terkait pemberhentian Rusma Yul Anwar sebagai bupati.
IV. Meminta Kemendagri untuk tidak menerbitkan surat pemberhentian, baik sementara maupun permanen pada Rusma Yul Anwar.
V. Kepada Presiden RI, Bapak Joko Widodo kami meminta dan berharap agar dapat mempertimbangkan PETISI yang kami buat ini.
VI. Kemudian, pada siapa pun dan pihak mana pun juga, kami tegaskan untuk tidak ikut mengambil celah dari kondisi ini untuk kepentingan pribadi maupun kelompok. Kami tidak ingin keutuhan dan kedamaian kami dirong-rong.
