SEMARANG, KLIKPOSITIF – Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Jawa Tengah lakukan penandatanganan kerjasama dalam upaya menekan inflasi yang terjadi di Sumatera Barat.
Penandatanganan dilakukan di Semarang pada kegiatan capacity building kedua daerah pada Rabu, 4 September 2024.
Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setdaprov Sumbar Arry Yuswandi mengatakan, penandatanganan yang dilakukan dengan Provinsi Jawa Tengah karena daerah ini mendapat penghargaan tingkat nasional.
“Dari paparan yang disampaikan, banyak pola-pola baru yang kita dapatkan dan adopsi sesuai dengan kondisi di Sumbar. Misal jika di Jateng memanfaatkan BUMD yang support inflasi, maka kita akan coba hal lain untuk kolaborasi dalam penurunan inflasi,” katanya.
Ia mengatakan, kerjasama yang dilakukan dari segi pangan yakni pasokan.
“Sumbar memiliki iklim berbeda dari daerah lain, maka ini mempengaruhi produksi. Daerah kita potensi terjadi bencana maka mempengaruhi produksi pangan, terakhir galodo di awal tahun. Nanti coba pelajari di Jateng. ketika kurang, maka kita cari suplai dari sini,” jelasnya.
Arry Yuswandi juga menuturkan bahwa pihaknya akan mempelajari lagi apakah BUMD di Sumbar bisa dimanfaatkan dalam menekan inflasi seperti yang dilakukan di Jawa Tengah.
“Namun di kita masih ada beberapa kendala baik pembiayaan, pemodfalan, manajemen BUMD sehingga modal banyak juga tak menjamin hal itu. Nah, ini akan menjadi catatan bagi kita kedepannya,” terangnya.
Sementara itu, Kepala Biro Perekonomian Setdaprov Jawa Tengah July Emmylia berharap kerjasama ini bisa menguntungkan kedua belah pihak.
“Kita berharap kerjasama yang saling menguntungkan, kerjasama antar daerah menguatakan pangan nasional, seperti bawang merah di Brebes Jawa Tengah jadi ekspor dan Sumbar jadi daerah pertama untuk kerjasama,” paparnya.
Ia menambahkan, nantinya kerjasama ini tak hanya kerjasama kedua belah pihak di bidang komoditas saja, namun juga bisa di bidang lain, seperti pendidikan, pariwisata, dll.
Disisi lain, Bank Indonesia berperan sebagai pihak yang melakukan bridging, namun untuk pelaksanaam secara lebih luas tentu dilakukan oleh dinas terkait.
“BI membridging daerah mana yang jadi contoh, misalnya gerakan pangan bagaimana mengalihkan dan memberikan gerakan pasar murah dan apakah ada hal yang lebih efektif pengalihan APBD,” jelas Deputi Kepala BI Sumbar Irfan Sukarna.
Irfan juga mencontohkan soal pangan yang dipakai oleh pihak Jateng mungkin bisa diterapkan di Sumbar.
“Pola Jateng bisa di pakai di Sumbar. Kerjasama saling mengisi. Mungkin nanti Jateng yang akan berkunjung ke Sumbar dalam mempelajari hal-hal lainnya. Dan BI tentunya membridging hal itu,” jelasnya.
