LIMAPULUH KOTA, KLIKPOSITIF– Sebanyak empat nagari di Kecamatan Kapur IX, Kabupaten Lima Puluh Kota masih dihantui bencara banjir. Terletak di aliran Sungai Batang Kapur membuat daerah penghasil gambir terbesar di tanah air itu cukup rawan dilanda bencana.
Empat nagari yang berlokasi di aliran Batang Kapur itu adalah Nagari Sialang, Nagari Durian Tinggi, Nagari Koto Bangun, dan Nagari Muaro Paiti, Kecamatan Kapur IX.
Pada awal Januari 2022 lalu, beberapa nagari di Kecamatan Kapur IX dilanda banjir bandang yang memporakporandakan daerah tersebut dan sampai kini masih menyisakan trauma mendalam bagi masyarakat.
Melihat kondisi itu, Koordinator Lembaga Sosial Masyarakat (LSM) Ampera, Syawaluddin Ayub menyebut, untuk mengantisipasi terjadinya bencana alam banjir di kawasan Kapur IX dia berharap kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera V dan Balai Wilayah Sungai Riau untuk serius memperhatikan penanggulangan kawasan Sungai Batang Kapur yang menjadi penyebab terjadinya banjir.
“Penanggulangan wilayah sungai, khususnya wilayah Sungai Batang Kapur tidak bisa setengah hati. Artinya, pihak Balai Wilayah Sungai harus serius melakukan normalisasi Batang Kapur, agar banjir bandang tidak terjadi lagi setiap tahun di daerah itu,” sebutnya, Rabu (26/1).
Menurut hemat Syawaluddin Ayub, banjir yang terjadi di kawasan Kapur IX, disebabkan terjadinya pendangkalan terhadap Sungai Batang Kapur.
“Pendangkalan sungai terjadi karena adanya pengendapan partikel padatan yang terbawa oleh arus sungai. Partikel ini dapat berupa sampah dan yang terutama partikel tanah akibat erosi yang berlebihan. Jalan keluar untuk mengatasi agar sungai Batang Kapur tidak meluap lagi, harus dilakukan penggerukan karena saat ini telah terjadi pendangkalan,” ungkapnya.
Menurut dia, kerusakan lingkungan akibat luapan Sungai Batang Kapur tidak hanya terjadinya pendangkalan sungai. Namun dibanyak titik sepanjang aliran Sungai Batang Kapur, telah terjadi kerusakan parah seperti runtuhnya tebing sungai yang telah merusak badan jalan, persawahan dan perkebunan penduduk.
Sementara itu tokoh masyarakat Kecamatan Kapur IX, Syafrial ketika diminta komentarnya terkait keresahan masyarakat Kecamatan Kapur IX yang masih dihantui rasa takut jika terjadinya banjir bandang susulan, berharap kepada Balai Wilayah Sungai Sumatera V dan Balai Wilayah Sungai Riau melakukan normalisasi menyeluruh sepanjang aliran Sungai Batang Kapur.
“Ketika Wakil Gubernur Sumbar, Audi Joinaidy, berkunjung ke Kecamatan Kapur IX beberapa minggu lalu, masyarakat Kecamatan Kapur IX sudah menyampaikan aspirasi mereka terkait persoalan banjir yang selalu menghantui masyarakat Kecamatan Kapur IX,” sebutnya.
Diakui Syafrizal, untuk penanggulangan kerusakan pasca banjir di kawasan Kapur IX, tidak bisa dengan alokasi anggaran sedikit.
“Kalau Balai Wilayah Sungai Sumatera V hanya mengucurkan dana terbatas atau berjumlah ratusan juta rupiah, tentu anggaran sebanyak tersebut hanya mampu mengatasi kerusakan sisi tebing sungai dengan memasang beronjong ditempat tertentu saja. Padahal, dampak banjir bandang akibat luapan banjir sungai Batang Kapur tersebut telah merusak badan jalan dan jembatan serta sarana irigasi persawahan penduduk,” ulasnya.
Syafrizal berharap, untuk mengatasi agar banjir tidak terjadi lagi di kawasan Kapur IX, pihak Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui Balai Wilayah Sungai Sumatera V harus melakukan normalisasi sungai.
Sementara itu seorang tokoh muda Kecamatan Kapur IX yang saat ini sedang diberi amanah sebagai wakil rakyat di DPRD Limapuluh Kota dari Fraksi Partai Hanura, Gusti Randa, mengakui bahwa kondisi sungai Batang Kapur telah terjadi pendangkalan yang sudah berlangsung cukup lama.
“Kondisi Sungai Batang Kapur sudah semestinya dilakukan pengerukan sebagai tindak lanjut normalisasi. Kita harap Balai Wilayah Sungai V (BWS) Sumatera V supaya segera melakukan upaya penanganan agar supaya pada saat musim hujan warga masyarakat tidak lagi selalu menjadi langganan banjir,” jelas Gusti Randa. (*)
