PADANG, KLIKPOSITIF — Komunitas Konservasi Indonesia (KKI) WARSI gelar silaturahmi dan buka bersama dengan media, Civil Society Organization (CSO), dan anggota perkumpulan pada Jumat (21/3) untuk meningkatkan pemahaman dan menyebarluaskan informasi terkait pengelolaan hutan berkelanjutan serta dampaknya untuk lingkungan dan masyarakat di Provinsi Sumatra Barat.
Lebih dari 30 tahun, KKI WARSI berkomitmen untuk menjaga lingkungan dengan menyelamatkan hutan tersisa dan melakukan pendampingan masyarakat di sekitar hutan. Upaya ini dilakukan KKI WARSI di empat provinsi di Indonesia, diantaranya Provinsi Jambi, Bengkulu, Sumatra Barat, dan Kalimantan Utara.
Di Provinsi Sumatra Barat, KKI WARSI telah mendampingi 47 izin kelola Perhutanan Sosial (PS) yang tersebar di 8 kabupaten dengan total luasan 96.482 ha. Di samping itu, KKI WARSI juga melakukan upaya tutupan hutan di areal PS yang didampingi seluas 67.818 ha.
Riche Rahma Dewita, Manajer Program Pengelolaan Pengetahuan, Evaluasi dan Pengembangan Sumberdaya KKI WARSI, menyampaikan capaian KKI WARSI dalam menyelamatkan dan mendampingi masyarakat di sekitar hutan di Provinsi Sumatra Barat,
“KKI WARSI telah melakukan penyaluran dana hibah untuk pengelolaan hutan dan pengembangan usaha berbasis masyarakat di Provinsi Sumatra Barat kepada 13 Community
Based Organization (CBO) dan 2 CSO dengan total dana yang diberikan sebesar Rp2,3 Miliar. Dengan penguatan kapasitas yang dilakukan, penerima dana hibah ini berhasil mendapatkan dana dari pihak ketiga sebesar Rp159 Juta, sehingga total dukungan dana yang digunakan untuk program ini sebesar Rp 2,4 Miliar.
Kegiatan pendampingan yang dilakukandiantaranya peningkatan kapasitas dan penguatan kelembagaan, pengamanan dan perlindungan hutan, pengembangan usaha berbasis masyarakat, pembangunan jaringan antar komunitas dan pasar lokal untuk penjualan produk, pembangunan infrastruktur pengembangan usaha dan pengamanan hutan, serta mobilisasi dukungan untuk kebijakan dan
pendanaan lain,” terang Riche.
Peningkatan kapasitas masyarakat lokal di sekitar hutan yang dilakukan oleh KKI WARSI di Provinsi Sumatra Barat berhasil memanfaatkan imbal jasa lingkungan dengan program Pohon Asuh (pohonasuh.org) dengan total pohon yang telah diasuh sebanyak 1.593 pohon dan dana imbal jasa lingkungan yang didapat sebesar Rp570 Juta. Selain itu, KKI WARSI juga mendampingi 23 kelompok usaha yang mengelola Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) di Provinsi Sumatra Barat, diantaranya terdiri dari Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS), Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), dan KP (Kelompok Perempuan).
Terdapat 5 kelompok usaha berkelanjutan dan telah memasuki pasar lokal, yaitu KUPS Kopi Payung Sirukam (Kopi), KUPS Kompos Kayu Balang Sirukam (Kompos), KUPS Kompos Pakan Rabaa (Kompos), KUPS Beras Organik Simancuang (Beras), dan KP Ruhama (Minuman Serbuk Daun Gambir). Berkolaborasi dengan Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura, pertanian organik dikembangkan di beberapa nagari di Kabupaten Sijunjung, Solok Selatan,
Solok dan Lima Puluh Kota dengan total luasan 6,2 ha.
Dalam upaya peningkatan kapasitas masyarakat lokal ini, KKI Warsi berkomitmen untuk memastikan seluruh elemen masyarakat dari berbagai kelompok umur, jenis kelamin, hingga latar belakang sosial terlibat secara aktif dalam pengelolaan dan penjagaan hutan. Terdapat 26 perempuan di 12 nagari yang telah berperan sebagai motor penggerak dalam mendorong partisipasi aktif perempuan dalam pengambilan keputusan di tingkat nagari dan mendapat akses untuk pengelolaan dan perlindungan hutan. Terdapat 31 pemuda yang telah dilatih terkait jurnalisme warga dan telah melakukan publikasi terkait pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) berkelanjutan di nagarinya. Untuk meningkatkan pengelolaan data potensi nagari dan meningkatkan partisipasi masyarakat, KKI WARSI berhasil melakukan pendampingan digitalisasi data ruang mikro menggunakan PRM-AID di Nagari Aia Batumbuk, Sirukam, Kumanis, Tanjung Bonai Aur, Silantai dan Alam Pauh Duo.
Kegiatan pendampingan yang dilakukan oleh KKI WARSI diharapkan mampu berkontribusi untuk menyelaraskan kepentingan ekonomi dan kepentingan ekologi di Provinsi Sumatra Barat.
Hal ini selaras dengan sambutan yang disampaikan oleh Rahmat Hidayat, Dewan Anggota KKI WARSI. Ia menyebutkan Kabupaten Solok Selatan saat ini sudah berubah menjadi tambang. Kalau dulu banjir galodo bisa terjadi sekali dalam setahun, saat ini bisa terjadi tiga kali dalam
setahun.
“Kita butuh khalifah yang mampu menjalankan amanah untuk menyelaraskan kepentingan ekonomi dan ekologi. Komitmen kami kedepannya, kami memilih jalan tengah, di mana jalan tengah ini mampu melibatkan semua pihak dari pemerintah, akademisi, jurnalis, tokoh agama, sektor privat, dan lain-lain,” terang Rahmat.
Dalam memperkuat pengelolaan hutan dan peningkatan ekonomi masyarakat di areal Perhutanan Sosial, KKI WARSI telah menyusun kerangka penggunaan dana lingkungan hidup bersama Dinas Kehutanan Provinsi Sumatra Barat (RBP-GCF) serta telah melakukan
penandatanganan MoU dengan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dan Sijunjung terkait pemberdayaan masyarakat nagari dalam pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan.
