PESSEL, KLIKPOSITIF- Pemerintah Kabupaten Pessel (Pesisir Selatan) bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) rapat koordinasi bersama Menteri Dalam Negeri dan Jaksa Agung.
Rapat koordinasi dalam rangka penandatanganan kerjasama Kemendagri, Kejaksaan RI dan Kepolisian dalam koordinasi antara Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) dengan Aparat Penegak Hukum (APH).
Turut hadir dalam rakor sekaligus penandatanganan kerjasama ini, Bupati Pessel Rusma Yul Anwar, Kapolres, Kejari Pessel serta Kepala OPD di lingkungan Pemkab Pessel secara virtual dari Painan, Rabu (25/1)
Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, mengatakan anggaran negara merupakan tulang punggung untuk pertumbuhan ekonomi.
Ia menegaskan, untuk tepat sasaran dan sesuai aturan perlu komitmen dalam penggunaan.
“Agar penggunaannya efektif dan efisien, kepala daerah bersama DPRD harus betul-betul menjaga agar tidak bocor. Selain itu, harus digunakan tepat sasaran sesuai kebutuhan daerah masing-masing,” terangnya.
Ia menjelaskan, bahwa dana APBN dan APBD yang menjadi tulang punggung pembangunan dan persiapan penanganan menghadapi Resesi Global.
“Diharapkan mampu digunakan secara efisien dan tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan daerah masing-masing,” ungkapnya
Sementara itu, Jaksa Agung Burhanuddin menyampaikan kesepakatan yang dibangun ini adalah sebagai upaya terciptanya sinergitas dan kerjasama yang baik antara APIP dan APH.
Ia mengharapkan, MOU tersebut menjadi pedoman dalam upaya pengawasan, sehingga percepatan pembangunan serta pemulihan ekonomi pasca pandemi dan penanganan terhadap ancaman resesi global dapat tercapai.
Setelah pembukaan dan laporan pelaksanaan kegiatan, acara dilanjutkan dengan Launching aplikasi “APIP Lapor”, serta Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Pengawasan.
Inspektorat Jenderal Kemendagri Irjen Pol. Tomsi Tohir Balaw menyampaikan, rakor tersebut diisi dengan empat kegiatan utama.
Kegiatan itu, antaranya penandatanganan nota kesepahaman, launching aplikasi APIP, penandatangan perjanjian kerjasama pengawasan dana bantuan operasional sekolah (BOS).
Selain BOS, juga pengawasan dalam pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang kesehatan.
