Proposal Flyover Pemprov Sumbar Ditolak Pusat, Andre Rosiade Bawa Solusi Jalur Sitinjau Laut

pembangunan Fly Ofer Sitinjau Lauik

Anggota DPR RI asal Sumbar Andre Rosiade, meninjau jalur Sitinjau Lauik, bersama Direktur Operasi III HK Koentjoro, Dirut PT Semen Padang Asri Muchtar dan Direktur Operasional PT Semen Padang, Indrieffouny Indra. Sabtu (27/8/2022)

Klikpositif Supernova Honda (3000 x 1000 piksel)

PADANG, KLIKPOSITIF – Anggota DPR RI dari Sumatera Barat (Sumbar) Andre Rosiade meminta PT Hutama Karya (HK) membantu menyelesaikan persoalan rencana pembangunan Flyover Sitinjau Lauik di jalur lalu lintas antara Kota Padang-Solok.

Andre menyebut meski proposal pembangunan Flyover Sitinjau Lauik yang diajukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumbar kepada Pemerintah Pusat, yakni Kementerian PUPR ditolak, tentu harus ada alternatif penyelesaiannya jalur Sitinjau Lauik supaya tidak lagi memakan korban.

“Karena proposal Pemprov Sumbar ditolak, kami sebagai anggota dewan dari Sumbar harus mencari solusi bagaimana menyelesaikan persoalan jalan Sitinjau Lauik,” kata Andre.

“Kami dengan meminta bantuan kepada Hutama Karya yang menjadi mitra kami di Komisi VI DPR RI,” sambung Andre saat meninjau jalur Sitinjau Lauik, Sabtu (27/8) bersama Direktur Operasi III HK Koentjoro, Dirut PT Semen Padang Asri Muchtar dan Direktur Operasional Indrieffouny Indra.

Andre Rosiade telah meminta HK untuk mengajukan proposal ke Kementerian PUPR. Mulai dari menawarkan konsep Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) untuk menyelesaikan persoalan Sitinjau Lauik.

Kemudian, membuat proposal melalui Dirjen Bina Marga PUPR, dan HK yang akan maju sebagai investor dan kontraktor pembangunan. Kemudian oleh pemerintah, akan dicicil pembayarannya 10 sampai 15 tahun.

“Alhamdulillah, aspirasi kami mewakili masyarakat Sumbar diterima Direksi HK. Baik Direktur Utama HK Pak Budi Harto dan Direktur Operasi III Pak Koentjoro. Mereka mengajukan proposal dan berkomunikasi dengan Menteri PUPR dan Dirjen Bina Marga. Alhamdulillah sudah mendapatkan lampu hijau,” sebut Andre.

Andre berharap tender KPBU ini bisa dilaksanakan pada Januari 2023 dan memulai proses konstruksi atas restu Kementerian PUPR yang akan dimulai pada Juni 2023.

“Harapannya Juni atau Juli 2024, sebelum Andre Rosiade lengser di periode pertamanya sebagai anggota DPR RI asal Sumbar, persoalan jalur Sitinjau Lauik dapat selesai,” ungkap Ketua DPD Partai Gerindra Sumbar ini.

Andre juga telah berkomunikasi dengan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono terkait persoalan ini dan mendapatkan kabar baik. Kementerian PUPR juga melihat solusi yang sama untuk mengurangi kecelakaan di jalur ekstrem itu.

“Insya Allah semua pihak telah memberikan respon yang baik terkait hal ini,” kata Andre yang juga Ketua Harian DPP Ikatan Keluarga Minang (IKM) ini.

Sementara itu, Direktur Operasi III HK Koentjoro, mengakui didatangi Andre Rosiade meminta dicarikan solusi masalah tikungan tajam berbahaya di Sitinjau Laut. Koentjoro melihat tikungan di tanjakan di jalur Sitinjau Lauik sangat tajam yang sangat membahayakan pengguna jalan.

“Kami dari HK akan mengajukan proposal KPBU ke Kementerian PUPR untuk menjelaskan desain pembangunan yang akan dilakukan. Nantinya, pemerintah akan melakukan pembayaran secara bertahap kepada Hutama Karya,” katanya usai menghadiri pemukulan gong tanda dimulainya kembali pembangunan tol Padang-Sicincin yang telah mangkrak selama 1,5 tahun.

Koentjoro menyebut pembangunan yang akan dilakukan Hutama Karya di Sitinjau Lauik tidak bisa terburu-buru. Karena harus hati-hati. Dengan target pertengahan tahun depan dimulai dan selesai pertengahan tahun 2024.

“Kami ucapkan terima kasih kepada pak Andre Rosiade atas dukungannya selama ini kepada kami. Kami akan mengamankan beberapa titik rawan saja. Untuk penilaian kasar proyek ini diperkirakan mencapai Rp 1 triliun,” kata Koentjoro.

Sebelumnya diketahui, pemerintah pusat menolak rencana pembangunan jalan Flyover di Sitinjau Laut yang diajukan Pemprov Sumbar. Kepala Bappeda Sumbar, Medi Iswandi mengatakan, menurut Pemerintah Pusat, rencana tersebut akan menelan anggaran yang cukup besar.

“Tujuan pembangunan Fly Over untuk mengurangi risiko kecelakaan dan kemacetan. Namun karena butuh biaya yang cukup besar, belum bisa diterima,” ujarnya Jumat 18 Juni 2022 lalu. (*)

Exit mobile version