Kota Solok, Klikpositif – Dalam upaya mendorong percepatan penanganan stunting, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak mengadakan monitoring dan evaluasi program bersama Kader Pembangunan Manusia (KPM), Kamis (1/8/2024).
Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat DPMPPA Kota Solok, Erbatsi Susmita mengungkapkan, Kader Pembangunan Manusia (KPM) merupakan mitra pemerintah dalam memfasilitasi masyarakat dalam merencanakan melaksanakan dan mengawasi pembangunan sumber daya manusia.
“Kader Pembangunan Manusia merupakan ujung tombak pemerintah yang berperan penting dalam konvergensi pencegahan stunting di tingkat kelurahan. KPM menghimpun data dan laporan akurat terkait kasus stunting,” terangnya.
Dalam meningkatkan kapasitas kader, perlu dilakukan monitoring dan evaluasi kinerja, sehingga berbagai kekurangan bisa dilengkapi. Monev KPM disi dengan pemantapan cara pengisian format laporan untuk pendataan kondisi layanan dan rekapitulasi status sasaran dalam pencegahan dan penurunan stunting.
Sebagai ujung tombak pencegahan dan penanganan stunting di tingkat kelurahan, kata Erbatsi, kader pembangunan Manusia harus mengetahui kondisi rumah sasaran. Data ini penting untuk menentukan langkah pencegahan dan penanganan.
“Selain kekurangan gizi kronik, stunting juga disebabkan oleh sanitasi. Seperti jamban yang tidak sehat, kemudian juga pola asih yang diberikan oleh orang tua. Banyak faktor yang memicu seorang anak mengalami stunting,” terangnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Perlindungan Hak Anak dan Data (PHAD) DPPPA, Avina Susanti, dalam arahannya menjelaskan, sasaran laporan yakni terkait Ibu hamil, ibu hamil Resiko Tinggi (Resti) Baduta dan Balita.
“Untuk pengisian laporan kader KPM agar berkoordinasi dengan pembina dan kader Posyandu Balita di Kelurahan masing-masing,” terang Susi.
