Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Kunci Pelayanan Publik Berkualitas

Klikpositif - JUTAWAN Honda (3000 x 1000 px) Iklan

Kota Solok, Klikpositif – Tata kelola pemerintahan menjadi salah satu fokus dalam Focus Group Discussion (FGD) Tematik Penjabaran Visi, Misi, Program Prioritas Kepala Daerah (KDH) terpilih tahun 2025-2029, Rabu (22/1/2025) di Akmal Room Kota Solok. FGD dipimpin Kepala Bappeda Kota Solok, Dr. Desmon.

Dalam kesempatan itu, Sekretaris Daerah Kota Solok, Syaiful A menekankan, perlunya minimalisir ego sektoral dalam konteks kerjasama tim dan pengambilan keputusan. Menurutnya, koordinasi lintas sektor menjadi kunci dalam menghadirkan pelayanan maksimal.

Setidaknya, ada delapan area perubahan Reformasi Birokrasi yang perlu menjadi catatan. Diantaranya; pola pikir, regulasi, organisasi, tata laksana, pelayanan publik, akuntabilitas, pengawasan, manajemen SDM).

Perlu manajemen perubahan, penguatan kelembagaan, penguatan perundang-undangan, penguatan tata laksana. Dan penguatan sistem manajemen aparatur, penguatan sistem pengawasan, penguatan akuntabilitas kerja, serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

“Dalam menjalankan perubahan dalam hal pelayanan, Struktur Organisasi Tata Kelola (SOTK) di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah diharapkan sudah tuntas di seratus hari pertama kepala daerah terpilih (KDH),” terang Sekda Syaiful.

Sementara itu, Kepala BKPSDM, Bitel, fokus program pada urusan kepegawaian akan dilakukan pada penguatan meritokrasi dalam manajemen ASN sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).

“Maka, dalam program seratus hari kepala daerah terpilih akan dilakukan validitas data profil ASN. Data itu mencakup riwayat jabatan, riwayat pengembangan kompetensi, riwayat keluarga, riwayat kepangkatan,” terang Bitel.

Usai FGD Tematik lintas OPD tersebut, Bappeda selalu leading sector akan melakukan penyusunan rencana tindak lanjut. Penyusunan tahapan berikutnya dilakukan tim Bappeda dan staf ahli.

Exit mobile version