PESSEL, KLIKPOSITIF– Bupati Pesisir Selatan (Pessel), Rusma Yul Anwar menegaskan upaya penanganan banjir di Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan dan Basa Ampek Balai Tapan Kabupaten Pesisir Selatan-Sumbar harus berbarengan penjagaan hulu sungai.
Keseimbangan alam mesti harus dilakukan karena segala bentuk penanganan tidak akan maksimal, jika daerah resapan air tetap rusak. Dari berbagai laporan, salah satu pemicu banjir selama ini diindikasikan dari praktek perusakan ekosistem.
“Tindakan pencegahan sejatinya tentu akan lebih baik dibanding menanganinya,” tegas bupati saat diwawancara wartawan di sela-sela kunjungannya ke lokasi pembangunan tanggul penahan banjir di Tapan, Selasa 5 Oktober 2021.
Dalam kunjungannya, bupati didampingi Camat Ranah Ampek Hulu Tapan, Mar Alamsyah. Kepala Dinas PSDA, Doni Gusrizal. Kepala Dinas PUPR, Syahriwan. Kepala Dinas Sosial, Emirda Ziswati dan Kabag Humas Rinaldi Dasar.
Saat ini, lanjut bupati, hutan sebagai penyanggah sudah tidak berfungsi lagi. Gangguan keseimbangan ekosistem mulai dirasakan sejak 2 tahun silam. Curah hujan kerap kali memicu banjir. Bahkan, telah menjadi momok menakutkan bagi masyarakat sekitar.
Kondisi terparah terjadi di sejumlah nagari seperti Nagari Binjai dan Kampung Tengah. Tak sedikit kerugian yang ditimbulkan. Sejumlah rumah warga mengalami rusak berat. Beberapa diantaranya hanyut terbawa derasnya arus luapan Sungai Batang Tapan.
Hal serupa juga terjadi pada fasilitas publik seperti jembatan, misalnya. Padahal, itu merupakan akses masyarakat setempat menuju area pertanian mereka. Akibatnya, mobilitas hasil panen terganggu. Biaya angkut menjadi tinggi.
Sementara, lebih dari 90 persen masyarakat di Kecamatan Ranah Ampek Hulu dan Basa Ampek Balai Tapan jelas menggantungkan perekonomiannya pada pertanian. Material sisa penebangan liar turut menghancurkan sawah dan ladang masyarakat.
“Kasian kita sama masyarakat. Mereka jadi korban aksi tidak bertanggung jawab. Perekonomian mereka terganggu,” ujar bupati.
Seperti diberitakan, upaya Bupati Rusma Yul Anwar minta upaya penanganan banjir di Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan dan Basa Ampek Balai Tapan Kabupaten Pesisir Selatan, Sumbar ke Kementerian Pekerjaan Umum berbuah manis.
Kementerian mengucurkan Rp40 miliar APBN 2022 untuk pembuatan tanggul permanen lebih kurang sepanjang 1 Kilometer, dengan material batu gajah. Pembuatan tanggul dipusatkan di titik paling rawan, yakni di kawasan yang elevasinya sangat rendah.
“Musti dijadikan prioritas, karena tanggul darurat sudah tidak mampu menjawab persoalan,” ungkap bupati menjawab wartawan di sela-sela peninjauan kondisi Sungai Batang Tapan di Tapan, 5 Oktober 2021.
Guna menjawab keluhan masyarakat di 2 kecamatan itu, Bupati Rusma Yul Anwar mengunjungi Kementerian PUPR di Jakarta. Kedatangan bupati beserta rombongan disambut langsung Menteri Basuki Hadimuljono dan Dirjen Perumahan Rakyat, Khalawi.
Saat ini, pemerintah kabupaten bersama pemerintah kecamatan sedang menyiapkan seluruh dokumen, termasuk ketersediaan lahan sesuai yang dipersyaratkan pihak kementerian. Ketersediaan lahan tanggung jawab pemerintah daerah.
Sementara, Camat Ranah Ampek Hulu Tapan, Mar Alamsyah menyampaikan telah mensosialisasikan pada masyarakat di sekitar kegiatan. Pada prinsipnya, warga setempat mau memberikan lahan mereka yang terdampak proyek.
Sosialisasi sudah dilakukan sejak awal tahun. Mereka merelakan lahan yang terpakai tanpa penggantian. Apalagi, sebagian besarnya lahan yang tidak produktif. Masyarakat menilai, persoalan utama adalah menjawab persoalan banjir.
“Alhamdulillah, semuanya berjalan lancar. Kami atas nama masyarakat mengucapkan terima kasih atas perhatian kabupaten, provinsi dan pusat atas perhatian yang diberikan,” ujar camat.
Sedangkan Kepala Dinas PSDA, Doni Gusrizal menjelaskan pembangunan tanggul permanen setidaknya mampu menjawab persoalan banjir. Tanggul dibangun pada lokasi paling parah.
Secara keseluruhan, panjang Sungai Batang Tapan tercatat sepanjang 64 Kilometer, melintasi 4 kecamatan hingga Kecamatan Pancung Soal dan Airpura. Total anggaran yang dibutuhkan diperkirakan mencapai Rp600 miliar.
“Tentu pemerintah daerah tetap mengupayakan. Mudah-mudahan cepat terealisasi,” ujarnya.
Seperti diketahui, sebagai antisipasi awal, beberapa waktu lalu pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memasang kawat bronjong penahan arus.