JAKARTA, KLIKPOSITIF – Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Gerindra, Andre Rosiade, mendorong rapat gabungan antar komisi segera dilakukan guna membahas nasib 3,2 juta dosis vaksin gotong royong yang bernilai Rp400 miliar.
Pada Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR dengan jajaran Direksi PT Bio Farma di gedung DPR, Jakarta, Selasa (24/1/2022), Andre mengatakan vaksin tersebut akan kedaluwarsa pada akhir 2023.
“Kita rapat 24 November 2022 lalu, dalam kesimpulan ada catatan bahwa Komisi VI mendorong adanya rapat gabungan dengan Komisi IX dan Komisi III guna membahas nasib vaksin gotong royong. Kalau sudah kedaluwarsa dan jadi temuan, Pak Honesti bisa ditangkap,” kata Andre.
Andre mengatakan bahwa dia secara konsisten mengingatkan pemerintah, dalam hal ini Kementerian BUMN dan Bio Farma, soal stok vaksin gotong royong yang berjumlah jutaan dosis dan berujung kedaluwarsa, tentunya bisa menjadi temuan BPK. Karena, merugikan keuangan negara.
“Ini dulu vaksin gotong royong rencananya akan dipakai oleh Kadin. Mereka meminta sekitar 25 hingga 30 juta dosis. Lalu oleh Pak Honesti dicoba dulu 7,5 juta dosis. Ternyata yang terpakai hanya setengah dan sekarang masih ada 3,2 juta dosis,” ujarnya.
“Saya sudah setahun ini mengingatkan pemerintah, Bio Farma maupun Kementerian BUMN. Karena, ini bisa menjadi bom waktu kalau tidak segera diantisipasi dan ini bisa berujung pada persoalan hukum,” sambung Ketua DPD Gerindra Sumbar itu.
Andre Rosiade kembali meminta pimpinan Komisi VI segera menggelar rapat gabungan dengan Komisi III dan Komisi IX. Andre mengharapkan tiap-tiap komisi dapat menghadirkan mitra kerja yang berkaitan dengan penyelesaian nasib 3,2 juta dosis vaksin gotong royong.
Andre juga meminta Direktur Utama PT Bio Farma, Honesti Basyir, segera berkoordinasi dengan pimpinan Komisi VI agar rapat gabungan bisa segera dilaksanakan.
“Komisi III bisa menghadirkan KPK. Karena, KPK merekomendasikan waktu itu bahwa vaksin gotong royong jangan sampai dipakai vaksin program pemerintah. Komisi IX bisa menghadirkan Kementerian Kesehatan, lalu Komisi VI bisa mengundang Kementerian BUMN dan Bio Farma,” katanya.
Tujuannya, kata Andre melanjutkan, supaya masalah vaksin gotong royong ini tidak menjadi bom waktu dan selalu dibahas di setiap rapat. Karena, di tahun 2023 ini vaksin gotong royong pasti kedaluwarsa.
“Berarti siap-siap Pak Honesti 2024 dipanggil Kejaksaan, Mabes Polri atau KPK. Karena, akan ada audit BPK dan ada temuan kerugian negara. Jadi ini harus kita carikan solusinya sebelum masalah ini meledak,” kata Andre yang juga Ketua Harian DPP Ikatan Keluarga Minang (IKM) ini.(*)
