PESSEL, KLIKPOSITIF– Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel), Sumatera Barat, Madrianto meminta Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KP3) kabupaten untuk aktif, di daerah itu.
“Aktif dalam arti, bagaimana harapan petani bisa terakomodir, terutama dalam pendistribusian dan pengaturan pupuk subsidi bisa merata sesuai kebutuhan,” ungkapnya pada KLIKPOSITIF.
Sejauh ini, Madrianto mengaku, belum mengetahui bagaimana tindak lanjut KP3 soal lonjakan harga dan kelangkaan pupuk. Sebab, ia mengakui, masih mulai menjabat sebagai kepala dinas per 31 Desember 2021.
Lonjakan harga dan kelangkaan pupuk di daerah itu, sudah berlangsung sejak November 2021. Petani di daerah ini mengeluhkan soal lonjakan dan sulitnya mendapat pupuk murah itu.
“Pupuk jenis ZA kini Rp 360 ribu per karung (50 Kilogram), melonjak jauh dari harga Maret yang hanya Rp150 ribu per karung,” ungkap Indra, (44) salah seorang petani di Kampung Muaro Nagari (desa adat) IV Koto Hilie Kecamatan Batang Kapas.
Untuk jenis Phonska, naik dari Rp 150 ribu per karung, kini menjadi Rp 300 ribu per karung. Sementara keluhan yang disampaikan para petani hingga kini belum mendapat respon dari Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) yang ada di kecamatan itu.
Kondisi serupa juga dirasakan Afrizal (56) tahun, salah seorang petani di Nagari IV Koto Mudik Kecamatan Batang Kapas. Tak hanya kenaikan harga, ketersediaan pupuk bersubsidi mulai langka sejak dua bulan terakhir.
Menurutnya, dari keterangan kios pengecer kekosongan terjadi dari tingkat distributor kabupaten. Bahkan, kuota yang diterima petani masih separo dari Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK).
“Padahal kini memasuki musim tanam. Akibatnya kini banyak padi petani yang menguning karena kekurangan pupuk,” ujarnya.
Kelangkaan dan lonjakan harga pun dialami petani di Nagari Salido Kecamatan IV Jurai. Maradi, (68), salah seorang petani setempat mengaku phonska Rp 150 ribu per karung, dari Rp 135 ribu per karung. Urea Rp150 ribu per karung, dari Rp125 per karung.
Menurut Madrianto, ini perlu dilakukan musyawarah bersama. Sebab, katanya, soal harga dan kelangkaan pupuk bersubsidi tidak hanya bisa dibahas di tingkat Dinas Pertanian saja.
Namun, di daerah ada namanya Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KP3) yang leading sektor digawangi oleh beberapa unsur OPD.
“Leading sektor, ini koordinasi dengan Asisten dan Bagian Perekonomian, dan kita menginisiasi ini segera diaktifkan bagaimana hak petani dalam hal pupuk subsidi terakomodir,” ujarnya.