KLIKPOSITIF — Masyarakat saat ini sangat terancam oleh risiko iklim yang berdampak pada kehidupan, mata pencaharian, dan kesejahteraan mereka.
Memperkuat ketahanan keluarga dan masyarakat membutuhkan intervensi terpadu pada enam kebijakan (perlindungan sosial, kesehatan masyarakat, mata pencaharian, perumahan, infrastruktur masyarakat, dan perencanaan derah) pada level yang berbeda yaitu pada skala rumah tangga, masyarakat, dan kabupaten.
Pendekatan tersebut didukung dengan tiga faktor yaitu tata kelola yang baik; akuntabel dan responsif; data dan informasi yang memadai; serta komitmen pendanaan iklim.
Hal tersebut perlu diterapkan untuk memastikan bahwa solusi ketahanan iklim berpihak pada masyarakat untuk mendorong perubahan transformasional dan mengurangi kerentanan.
Kemampuan keluarga untuk beradaptasi dengan dampak perubahan iklim masih terbatas, salah satu alasannya karena pengetahuan, dan minimnya informasi serta pendampingan dari berbagai pihak.
Untuk itu, pemerintahan perlu memprioritaskan peningkatan kapasitas adaptasi keluarga dalam memenuhi kebutuhan paling utama bagi keluarga yang terdampak.
Oleh karena itu, Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) Sumatera Barat (Sumbar) bersama PATTIRO melalui Program Voice for Inclusiveness Climate Resilience Actions (VICRA) menggelar Kegiatan Sekolah Iklim Petani Perempuan (SIPP) pada, Senin (13/02/2023).
Sebagai bagian dari livelihood keluarga petani, Nagari Kampung Galapuang dan Padang Toboh memiliki berbagai macam stressor yang dapat mengancam ketahanan keluarga.
“Kegiatan SIPP ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas petani perempuan dalam menghadapi bencana dari dampak perubahan iklim, tidak hanya dalam sektor pertaniannya saja, namun kita akan berbicara dalam semua bidang, yaitu bidang kesehatan, perikanan dan peternakan. Metode yang digunakan selama kegiatan ini adalah mengunakan metode pendidikan orang dewasa, yang akan dilaksanakan selama lima hari disetiap bulannya” ujar Koordinator Program VICRA, PKBI Sumbar, Suci Kurnia Sari.
Suci Kurnia Sari mengatakan, adapaun harapan PKBI Sumbar dari kegiatan ini adalah petani perempuan yang menjadi peserta kegiatan dapat mendorong ibu-ibu yang ada dilikungannya untuk dapat berdaya dalam menghadapi bencana dampak perubahan iklim.
Kegiatan ini sangat di didukung oleh pemerintahan nagari, dimana kegitan ini menjadi sumber identifikasi kebutuhan masyarakat.
Hasil identifikasi tersebut akan di sampaikan oleh PKBI Sumbar ke pemerintahan nagari, dan ini menjadi komitmen Pemerintah nagari untuk mengalokasikan anggaran dari dana desa dalam program Ketahanan Pangan.
Wali Nagari Padang Toboh, Bakhri dan Wali Nagari Kampuang Galapuang, Ali Waldana mengatakan, pemerintahan nagari tentunya mengucapkan terimakasih kepada PKBI Sumbar karena telah membatu pemerintah nagari dalam memberikan peningkatan kapasitas kepada petani perempuan di dua nagari ini, karena dampak perubahan iklim di dua nagari, sudah sangat dirasakan terutama di nagari kampung galapung dengan bencana banjir setiap tahunnya dengan intesitas yang cukup tinggi.
Ia berharap apa yang menjadi kebutuhan kelompok dapat disampaikan dalam kegiatan lima hari ini, dan tentunya pemerintahan nagari berkomitmen untuk memberikan anggaran sesuai dengan kebutuhan kelompok yang ada di nagari, untuk nagari Padang toboh sendiri kisaran alokasi anggaran sebesar Rp. 180 juta.
Namun, tentunya kelompok juga harus memiliki komitmen untuk dapat melaksanakan program dengan serius dan dapat membagikan ilmu yang didapat ke masyarakat lingkungan sekitar”.
“Harapan kami, pemerintah dapat membuka ruang dialog bersama masyarakat agar upaya adaptasi perubahan iklim dapat membuahkan keadilan iklim. Khususnya petani perempuan perlu dilibatkan dalam ruang-ruang diskusi dan dilibatkan dalam pengambilan keputusan agar terwujud kebijakan yang ramah dan berpihak pada kebutuhan perempuan dan anak,” ujar Program officier Distrik Vicra Kab. Padang Pariaman, Henny Puspita Sari.
” Hal ini akan menyangkut keberlangsungan nagari atau daerah dan kehidupan generasi penerus. Jika krisis pangan terjadi, stabilitas suatu daerah akan terganggu. Dampaknya kekurangan pangan dirasakan langsung karena dapat memicu kelaparan, kemiskinan, dan kurangnya gizi pada generasi muda, lansia dan disabilitas,” sambungnya.
