Kerap Dinilai Kebijakannya Tidak Konsisten, Jokowi Jelaskan Alasan Pengetatan dan Pelonggaran Mobilitas Masyarakat yang Berubah-ubah

arena virusnya yang selalu berubah dan bermutasi, maka penanganannya pun harus berubah sesuai dengan tantangan yang dihadapi

.

. (Net)

Klikpositif - JUTAWAN Honda (3000 x 1000 px) Iklan

KLIKPOSITI – Presiden Joko Widodo (Jokowi) membeberkan alasan pemerintah melakukan pengetatan dan pelonggaran mobilitas masyarakat. Misalnya, PPKM Level 4 yang diberlakukan otoritas sejak awal Juli 2021 lalu.

Kepala negara menyebut, kemungkinan langkah pemerintah sering dibaca sebagai kebijakan yang berubah-ubah atau sering dibaca sebagai kebijakan yang tidak konsisten.

Namun menurutnya justru, kebijakan tersebut harus dilakukan untuk menemukan kombinasi terbaik antara kepentingan kesehatan dan kepentingan perekonomian masyarakat.

“Karena virusnya yang selalu berubah dan bermutasi, maka penanganannya pun harus berubah sesuai dengan tantangan yang dihadapi,” ujar Jokowi dalam pidato kenegaraannya, Senin (16/8/2021).

Kepala Begara menegaskan, pemerintah harus selalu tanggap terhadap perubahan keadaan, dari hari ke hari secara cermat. Tujuan dan arah kebijakan tetap dipegang secara konsisten, tetapi strategi dan manajemen lapangan harus dinamis menyesuaikan permasalahan dan tantangan.

Pandemi, lanjut dia, telah mengajarkan kepada Indonesia untuk mencari titik keseimbangan antara gas dan rem, keseimbangan antara kepentingan kesehatan dan perekonomian.

“Dalam mengambil keputusan, pemerintah harus terus merujuk kepada data, serta kepada ilmu pengetahuan dan teknologi terbaru,” tutur dia.

Jokowi juga meminta, agenda-agenda besar menuju Indonesia Maju tidak berkurang sedikit pun, meski pemerintah tengah berkonsentrasi dalam menangani permasalahan kesehatan akibat pandemi Covid-19.

Dimana, pengembangan sumber daya manusia (SDM) berkualitas tetap menjadi prioritas, penyelesaian pembangunan infrastruktur yang memurahkan logistik, untuk membangun dari pinggiran dan mempersatukan Indonesia, juga terus diupayakan. Hingga, reformasi struktural untuk memperkuat pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, tetap menjadi agenda utama pemerintah.

Exit mobile version