PADANG, KLIKPOSITIF – Kepala Kanwil DJPb Sumbar, Syukriah HG optimis menghadapai tantangan 2025 dengan kolaborasi, sinergi dan adaptif. Hal itu diungkapkan setelah kegiatan penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) kepada Kepala Satker Kementerian/Lembaga serta buku alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun 2025 kepada Bupati/Wali Kota se-Sumbar, Jumat (13/12/2024) di Auditorium Gubernuran.
“Di tahun 2024 juga ada gejolak yang luar biasa, namun dengan sinergi, kolaborasi dan adaptif bisa kita lalui dengan baik dengan merespon baik. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi dan semangat baru di 2025,” katanya.
Ia mengatakan, pihaknya yakin mengucapkan tidak semudah mengucapkan, namun dalma menghadapi hal ini, pihaknya tidak sendiri.
“Kita sama-sama dan ini jadi modal bagi kita di Sumatera Barat. Tahun 2024 realisasi kita mencapai hampir 100 persen, lebih dari 95 persen. Ini menunjukkan komitmen mengoptimalkan dan mengefektifkan hal itu agar terlaksana dengan baik. Walau alokasinya turun di bidang Kementerian/Lembaga, namun transfer daerah naik, maka diperlukan kerjasama dengan OPD untuk pengelolaan ini,” paparnya.
Menurutnya, fokus pemanfaatan DIPA tahun 2025 pada program prioritas seperti pendidikan, kesehatan dan infrastruktur karena ketiga ini penunjang pertumbuhan ekonomi. “Semoga dengan diresmikannya jalan tol ada pertumbuhan ekonomi yang baik,” jelasnya.
Untuk APBN tahun 2025 minus, dimana pemerintah menyepakati pendapatan negara sebesar Rp3.005,1 triliun dan belanja Rp3621,3 triliun. “Sehingga dibutuhkan kerja yang luar biasa dalam menangani defisit ini,” terangnya.
Ia menuturkan, transfer langsung ke daerah untuk membawa warna baru agar daerah dituntut kemandirianya. “Itu hal tak mudah, namun juga tak mungkin. Ini butuh support kita semua,” jelasnya.
Untuk Sumbar, total alokasi belanja APBN 2025 untuk Sumbar mencapai Rp31,91 triliun. Jumlah ini terdiri atas Rp10,46 triliun untuk belanja pemerintah pusat melalui 627 Satkel K/L, serta Rp21,44 triliun dalam bentuk TKD yang diberikan kepada Pemprov Sumbar dan 19 pemerintah kabupaten/kota di Sumbar.
