KLIKPOSITIF – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memaparkan bahwa program perlindungan sosial (perlinsos) bagi masyarakat rentan masih menjadi prioritas anggaran pemerintah tahun 2023.
“Pada bidang perlindungan sosial range-nya antara Rp349-332 triliun,” kata Sri Mulyani.
Ia menambahkan, ini terutama untuk tetap menjaga perlindungan kepada masyarakat yang rentan, mendukung perlindungan sosial sepanjang hayat.
Menkeu menyampaikan, pemerintah juga akan terus melakukan pemutakhiran data terpadu kesejahteraan sosial yang menjadi rujukan data penerima perlinsos.
Selanjutnya, belanja pemerintah juga diprioritaskan untuk bidang kesehatan.
Untuk tahun 2023, lanjut Menkeu, pemerintah memperkirakan COVID-19 tidak lagi menjadi faktor sehingga belanja kesehatan untuk non COVID-19 akan menjadi lebih penting.
Oleh karena itu, pemerintah meningkatkan belanja kesehatan non COVID-19 dari Rp139 triliun tahun ini menjadi antara Rp193,7-Rp155 triliun.
Prioritas selanjutnya adalah di bidang pendidikan.
Tahun 2023 pemerintah mengalokasikan anggaran pendidikan di kisaran Rp595,9-Rp563,6 triliun, meningkat dari alokasi tahun 2022 yang sebesar Rp542,8 triliun.
Sementara ntuk infrastruktur, pemerintah masih akan memberikan alokasi anggaran yang cukup signifikan pada tahun mendatang, yaitu akan berkisar antara Rp367-Rp402 triliun.
Cadangan pembangunan IKN
Menkeu menambahkan, di dalam APBN tahun 2023 pemerintah mencadangkan Rp27-Rp30 triliun untuk kebutuhan pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara.
Anggaran ini fokus untuk pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP).
Belanja Negara
Menkeu menyampaikan belanja negara di tahun 2023 didesain pada kisaran 14,09-14,71 persen dari PDB atau Rp2.818,1-Rp2.979,3 triliun.
Yang terdiri dari belanja pusat di kisaran Rp2.017,9-Rp2.152,5 triliun dan transfer ke daerah di kisaran Rp800,2-Rp826,7 triliun.
Dengan pendapatan dan belanja tersebut, maka defisit APBN tahun 2023 akan berada pada kisaran Rp562,6-Rp596,7 triliun atau 2,81-2,95 persen dari PDB.
