PADANG, KLIKPOSITIF – Ikatan Keluarga Minangkabau (IKM) tengah membuat membuat sertifikasi untuk usaha masakan Minang usai heboh nasi Padang yang menggila akan bahan daging babi.
Merespons usulan itu, IKM mengatakan pihaknya sudah menjalankan program sertifikasi untuk usaha kuliner Minang dengan semaksimal mungkin.
“Jadi memang IKM sudah membuat program sertifikasi dan itu sudah dijalankan, sudah mulai dijalankan, tapi memang belum maksimal,” kata Ketua Harian DPP IKM yang juga Anggota DPR RI Andre Rosiade kepada wartawan, kemarin.
Diketahui usaha nasi Padang Babiambo sempat disorot karena menyediakan makanan khas Minangkabau non-halal. Usaha kuliner itu sendiri sudah tidak beroperasi.
Namun demikian, Andre mengatakan nasi Padang babi itu harus dijadikan pelajaran. Andre menyebut IKM akan memasifkan proses sertifikasi usaha kuliner khas Minang, nasi Padang.
“Nah dengan kejadian Babiambo tentu ini harus menjadi pelajaran kita semua di IKM untuk segera akan lebih giat kali kami di DPP IKM akan berkoordinasi dengan DPD IKM kota/kabupaten di seluruh Indonesia untuk segera melaksanakan program sertifikasi ini, sehingga masyarakat bisa tahu mana restoran Minang, restoran asli yang restoran Padang,” ujar Andre.
Ketua DPD Gerindra Sumbar ini juga mengatakan sertifikasi ini akan dilakukan oleh Dewan Pimpinan Cabang (DPC) IKM tiap-tiap daerah. Pengurus DPC IKM akan melakukan pengecekan langsung ke restoran.
“Itu sudah dimulai di Bogor udah jalan, beberapa daerah Jakarta udah jalan, lalu Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Jawa Tengah, itu udah mulai jalan, jadi memang ujung tombak DPC IKM di berbagai wilayah di Indonesia,” jelasnya.
Andre menyebut, usaha nasi Padang yang lolos sertifikasi akan ditempelkan stiker. Andre menegaskan sertifikasi itu bisa didapatkan semua pihak, walaupun usaha kuliner bukan dimiliki oleh ‘urang awak’ atau orang Minangkabau.
“Dia melapor ke IKM atau dicek oleh IKM, lalu dicek citarasanya, kalau sesuai citarasa dan halal nanti lolos sertifikasi dari IKM baru dikasih lisensi, distiker oleh IKM, jadi orang non-Minang pemilik atau penjual tidak masalah. Tinggal koordinasi IKM setempat nanti dicek citarasa dan kehalalannya,” tutur dia.
Apakah sertifikasi IKM itu dipungut biaya? Andre menegaskan sertifikasi dilakukan secara gratis. “Tanpa dipungut biaya. Jadi tidak harus urang awak, orang Jawa boleh, tapi cek citarasanya dan kehalalannya,” ungkapnya.
Sebelumnya Gubernur Sumbar Buya Mahyeldi mengusulkan agar masakan Padang dibuatkan sertifikasi, khususnya kepada Ikatan Keluarga Minangkabau (IKM). Hal ini merespons soal adanya pedagang nasi Padang babi di Kelapa Gading, Jakarta Utara. (*)
