TANAH DATAR, KLIKPOSITIF – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tanah Datar menyampaikan 33 rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) tahun anggaran 2020, pada Rapat Paripurna Dewan, di Pagaruyung, Jumat 30 April 2021.
Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Tanah Datar Rony Mulyadi Datuk Bungsu didampingi Wakil Ketua Saidani dan diikuti 18 orang anggota, Forkopimda, Staf Ahli Bupati, Asisten, Kepala OPD, Sekretaris DPRD Elizar, Camat dan pimpinan organisasi se-Tanah Datar.
Rekomendasi DPRD disampaikan oleh Wakil Ketua Saidani sebanyak 33 poin di antaranya pemerintah kabupaten untuk menyelesaikan secepatnya permasalahan tapal batas mulai nagari, kecamatan sampai kabupaten, tingkatkan manfaatkan sistem digitalisasi untuk mempermudah pelayanan kepada masyarakat, tingkatkan pengawasan secara kontinu di pada OPD yang menghasilkan PAD.
Dalam rekomendasi tersebut, DPRD juga menyentil beberapa OPD yang harus menjadi perhatian khusus bagi bupati untuk perbaikan ke depan yakni Dinas Pariswisata, Pemuda dan Olahraga, Dinas Pertanian, Dinas Kesehatan, Dinas Koperindag, dan Dinas Pekerjaan Umum.
“Pembangunan kawasan sekitar objek wisata Istano Basa Pagaruyung yang baru dibangun dan belum digunakan tapi sudak rusak, maka kepala daerah harus memberikan sanksi tegas kepada kepala Dinas Parpora,” tutur Saidani.
Kemudian, sebut Saidani, Dinas Pertanian harus segera menyikapi permasalahan langka dan mahalnya harga pupuk bersubsidi, serta bantuan bibit harus dilanjutkan dengan pembinaan oleh Dinas Pertanian.
Untuk Dinas Kesehatan, persoalan gedung Pustu atau Polindes di nagari yang tidak dihuni oleh tenaga medis, masalah ini setiap tahun direkomendasikan oleh dewan namun tak pernah ditindaklanjuti oleh OPD terkait.
Sementara itu, Bupati Eka Putra menyampaikan, pelaksanaan program dan kegiatan pada 2020, telah diusahakan untuk mendapatkan hasil yang sebaik-baiknya bagi kepentingan segenap lapisan masyarakat.
“Keberhasilan yang kita capai, merupakan hasil kerjasama kita semua antara pemerintah daerah dan DPRD, dengan dukungan forum koordinasi pimpinan daerah dan instansi terkait lainnya,” tutur Eka.
Pada kesempatan itu, Bupati Eka memgingatkan saat ini masih dalam kondisi pandemi COVID-19, untuk mengantisipasi penyebaran virus tersebut pemerintah telah melaksanakan pemberian vaksin kepada ASN dan petugas pelayan publik. (*)
