JAKARTA,KLIKPOSITIF – Anggota DPR RI Komisi 1, Fadli Zon mengawasi pembagian Set Top Box (STB) dari Pemerintah kepada Masyarakat.
Dia mengatakan hal ini dalam webinar bersama Kemenkominfo bertajuk Sosialisasi Analog Switch Off (ASO) dan Seremoni Penyerahan STB, Kamis 1 Desember 2022.
Fadli mengatakan dukungannya karena Indonesia tertinggal dalam persoalan digitalisasi televisi. Menurutnya, hampir seluruh negara termasuk di kawasan Asia Tenggara telah beralih ke televisi digital bukan lagi televisi analog negara-negara yang telah menerapkan TV digital misalnya Amerika Serikat itu sejak tahun 2009, Jepang sejak tahun 2011, Korea Selatan sejak tahun 2012, Cina juga sejak tahun 2012, Inggris 2012, Brunei Darussalam 8 tahun yang lalu, Malaysia 7 tahun yang lalu yaitu sejak tahun 2015.
“Sebenarnya digitalisasi perlu dilakukan segera untuk melakukan lompatan untuk mampu menyesuaikan diri dan beradaptasi karena ada sejumlah urgency di dalam digitalisasi ini,” kata Fadli Zon.
“Yang pertama adalah kepentingan publik untuk memperoleh penyiaran yang berkualitas dengan penggunaan frekuensi yang mendorong ekonomi digital berkualitas karena televisi digital ini gambarnya jauh lebih baik suaranya juga, demikian kemudian penataan frekuensi untuk mendorong ekonomi digital dan industri frekuensi analog ini memakan ruang yang besar sekali dengan adanya digital digitalisasi maka ruang ini semakin banyak dan bisa juga semakin adil merata bagi yang lain,” sambungnya.
Berikutnya, kara Fadli Zon, adanya dana untuk alokasi frekuensi broadband yang akan digunakan sekarang ini, kemudian yang keempat adalah menghindari sengketa-sengketa dengan negara tetangga yang disebabkan intervensi spektrum frekuensi.
Dia mengataka masyarakat ada yang kurang mampu atau keberatan dengan kebijakan migrasi karena memang memerlukan sejumlah biaya serta persoalan infrastruktur digital.
“Ada beberapa yang memang perlu dilakukan, seperti bagi mereka bagi masyarakat yang kurang mampu harus bisa mendapat bantuan sesuai data DTKS,” jelasnya.
Pemerintah, kata dia, memastikan pembagian STB ini gratis dan DPR bakal mengawasi pembagian ini, terutama dari sisi waktu dan jumlahnya harus tepat dan pendistribusian STB dan mekanisme pelaksanaannya juga harus optimal.
“Karena masih ada lebih dari 6 juta masyarakat yang tergolong kurang mampu dan harus diberikan subsidi alat STB secara gratis,” jelasnya.
Webinar ini juga dihadiri pemateri yakni Wakil Ketua KPID Jakarta, Sri Wahyuni dan Direktur Penyiaran Kominfo Geryantika Kurnia.
(*)
