KLIKPOSITIF – Bupati Mentawai, Rinto Wardana mengangkat dua isu sentral yang berkaitan dengan kawasan kepulauan di Sumbar.
Hal itu ia singgung dalam Musyawarah Nasional Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI).
Munas yang berlangsung di Manado itu berlangsung alot. Sosok Rinto dalam musyawarah tersebut tampil sebagai tokoh yang diperhitungkan dalam penentuan pemimpin asosiasi.
Hal tersebut dia lakukan agar isu-isu yang menjadi perhatian Mentawai bisa diadvokasi, salah duanya adalah masalah kehutanan dan kelautan.
“Melalui APKASI ini kita akan berkolaborasi untuk mengangkat isu yang menjadi persoalan Mentawai. Terutama masalah pembagian kekuasan di bidang kehutanan.”
“Saat ini persoalan itu ditarik kembali ke pemerintah pusat, dan hanya diberi sedikit kewenangan kepada pemerintah provinsi,” katanya.
Hal demikian juga berlaku pada sektor kelautan, padahal menurut dia Undang-Undang Otonomi Daerah sejak awal sudah memberikan kesempatan pada daerah.
Ketetapan tersebut menurut Rinto, bertujuan untuk memaksimalkan potensi daerah demi kesejahteraan masyarakat.
“Nah justru hal-hal yang startegis dan vital ini malah ditarik ke pusat. Ini kan menjadi persoalan yang tidak hanya dialami Mentawai.”
“Tetapi juga menjadi persoalan beberapa kabupaten-kota, terutama yang punya luat, yang punya hutan. Ini yang akan kita suarakan melalui APKASI,” beber Rinto.
Pada Munas yang berlangsung di Manado ini, Bupati Lahat Bursah Zarnubi terpilih menjadi Ketua Umum, dan Bupati Minahasa Utara, Joune Ganda terpilih menjadi Sekretaris Jenderal untuk periode 2025 hingga 2030 mendatang.
“Dengan adanya dua pemimpin baru (APKASI) ini maka akan sangat mudah dua isu itu kita diskusikan, dan kita advokasi agar bisa terwujud, dan persoalan utama itu bisa kembali ke pemerintah daerah,” pungkasnya.(*)
